Gerindra Minta Presiden Jokowi Tanggapi Serius Absennya Menteri Rini di DPR

JAKARTA-riautribune: Presiden Joko Widodo diingatkan untuk segera membangun komunikasi dengan parlemen. Hal ini menyusul ketidakhadiran Menteri BUMN Rini Soemarno dalam rapat dengar pendapat perdana dengan Komisi VI, Rabu (3/2).

"Pasca rekomendasi dari Pansus Pelindo II dan dari hasil sidang paripurna DPR RI, Komisi VI DPR RI hari ini menggelar RDP dengan Kementerian BUMN. Tapi aneh, Menteri BUMN Rini Sumarno tidak hadir," kata Wakil Sekjen DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade.

Ketidakhadiran Rini kata Andre harus dijadikan perhatian serius oleh Presiden Jokowi. Ketidakhadiran Rini sudah pasti disebabkan Komisi VI DPR RI meminta Rini Soemarno untuk diberhentikan sesuai dengan rekomendasi Pansus Pelindo II.

"Presiden Jokowi harus dengan segera mencari solusi yang terbaik agar hubungan kerja DPR dengan pemerintah dalam rangka pembangunan infrastruktur dan kecepatan pertumbuhan ekonomi bisa berjalan dengan lancar," kata dia.

Ditekankan Andre, partainya tidak ingin mencampuri masalah kewenangan Presiden, khususnya dalam merombak susunan kabinetnya. Akan tetapi, bagaimanapun rekomendasi Pansus Pelindo II yang disahkan melalui sidang paripurna akan menjadi duri dalam hubungan Presiden dengan DPR.

"DPR pasti masih berharap rekomendasi tersebut harus tetap dilaksanakan Presiden. Akan tetapi, di sisi lain Presiden belum melaksanakannya. Masa depan pembangunan kita dalam bahaya," demikian Andre.(rmol/rt)