JAKARTA - riautribune : Komisi IX DPR yang membidangi urusan kesehatan mengkritik kenaikan iuran BPJS Kesehatan hingga dua kali lipat. Wakil Ketua Komisi IX Nihayatul Wafiroh berharap kenaikan iuran itu diiringi peningkatan kualitas layanan.
"Kami tidak mau kalau hanya naik saja untuk menutupi kekurangan tapi tidak ada kenaikan dalam hal pelayanan. Jadi kami berharap kenaikan iuran BPJS itu menjadikan kami harus melihat kembali bagaimana tingkat pelayanannya," kata Nihayatul di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2019).
Menurut Nihayatul, kenaikan iuran itu jangan hanya demi menutupi defisit yang saat ini dialami BPJS. Ia mengingatkan pemerintah memperhatikan akses kesehatan masyarakat. "Jangan sampai hanya iurannya saja untuk menutupi kekurangan, tapi dari sisi pelayanan tidak berubah. Masyarakat sangat membutuhkan BPJS itu," tuturnya.
Selanjutnya, Nihayatul mengatakan Komisi IX DPR bakal memanggil Kementerian Kesehatan dan BPJS untuk hadir dalam rapat. Menurut dia, pembahasan kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini jadi isu utama. "Mungkin minggu depan kita sudah mulai bisa menjadwalkan untuk melihat satu persatu mitra kita. Yang utama saya pikir adalah BPJS Kesehatan, karena ini pasti masyarakat di bawah gaduh sekali dengan kenaikan ini," kata Nihayatul.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja sebesar dua kali lipat dari besaran saat ini. Aturan ini berlaku pada awal 2020. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang diteken Jokowi pada 24 Oktober 2019.
"Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan perlu dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan," kata Jokowi dalam pertimbangan Perpres 75/2019 seperti dikutip, Rabu (30/10). (dtk)