DPR Desak Pemerintah Hentikan Pengiriman TKI Ke Arab Saudi

"Kalau perlu dihentikan saja," kata anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris pada dialektika demokrasi bertema 'Daftar Panjang TKI Dihukum Mati' di Media Center DPR, Jakarta, Kamis (1/11).

Menurutnya, ketegasan sikap itu harus ditunjukkan pemerintah menyusul eksekusi mati terhadap Tuti Tursilawati oleh otoritas Arab Saudi karena melakukan pembunuhan. Ironisnya, Tuti dihukum pancung tanpa notifikasi atau pemberitahuan kepada pemerintah Indonesia.

Charles menegaskan, pemerintah harus melihat realita yang dialami TKI lantaran terus menerus diperlakukan semena-mena oleh majikan tempatnya bekerja.

"Pemerintah bisa mendorong negara-negara tujuan para buruh migran Indonesia, khususnya di Timur Tengah untuk membuat regulasi yang kuat dalam memberikan perlindungan tenaga kerja, termasuk pekerja rumah tangga terlepas apapun sukunya," paparnya.

Kalau satu negara yang tidak memiliki regulasi kuat dalam perlindungan HAM terhadap pekerja rumah tangga maka pemerintah tidak boleh mengirim buruh migran ke negara tersebut.

Charles melihat beberapa tahun belakangan banyak kasus pidana yang dialami buruh migran Indonesia. Sebagian besar terancam hukuman mati atas tuduhan pembunuhan terhadap majikan.

Dia meyakini jika pekerja seperti Tuti membunuh majikannya bukan karena psikopat melainkan ada penyebab lain sehingga dia nekat melakukan perbuatan itu.

"Mungkin bisa saja sebagai pekerja rumah tangga terus menerus mengalami pelecehan dan tidak ada tempat mengeluh. Apalagi untuk mendapatkan perlindungan hukum di negara yang memang lemah terhadap para pekerja dan pada akhirnya Tuti berontak," jelasnya.

Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa pemerintah harus kembali mengkaji ulang kerja sama dengan Arab Saudi, khususnya terkait dengan pengiriman buruh migran. "Kemarin ada MoU pengiriman 30 ribu (buruh migran) ke Arab Saudi, batalkan saja," imbuhnya. (rmol)