Jakarta - Riautribune:Ada tiga poin penting yang dibahas dalam pertemuan antara Komisi VII DPR RI dengan PT. Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP), yakni masalah yang berkaitan dengan pencemaran air, pencemaran udara yang menimbulkan bau kurang sedap yang dirasakan oleh masyarakat sekitar, dan masalah pemanfaatan Program Coorporate Social Responsibility (CSR).
Dari paparan yang disampaikan oleh PT. IKPP, dalam pertemuan itu, Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar menilai bahwa implementasi Program CSR yang dilakukan oleh pihak perusahaan sudah cukup baik.
"Berdasarkan paparan yang disampaikan oleh PT. IKPP dalam pertemuan ini, saya kira penanganan persoalan limbah industri dan Program CSR nya sudah lumayan baik. Namun kita juga menyadari bahwa saat ini Kementerian Lingkungan Hidup belum memiliki formula standar yang baik untuk dijadikan barometer dalam menangani masalah pencemaran udara," kata Gunhar di Riau, Sabtu (26/5/2018).
Sementara untuk pencemaran air, sudah ada standarisasinya, sambung Gunhar."Kita berharap pihak perusahaan dapat mentaati aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, dan juga melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat," imbuh politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.
Gunhar menyatakan, persoalan yang berkaitan dengan pencemaran air ataupun udara dan juga Program CSR yang bermanfaat untuk masyarakat harus disinkronkan dengan kebutuhan masyarakat di sekitar lokasi perusahaan.
"Kita tidak ingin keresahan masyarakat itu nantinya berdampak terhadap gangguan keamanan, baik kepada perusahaan atau kepada warga masyarakat sendiri," tuturnya.
Gunhar juga menegaskan bahwa Komisi VII DPR sebagai pemegang amanah rakyat mendorong agar persoalan pencemaran lingkungan yang diduga dilakukan oleh PT. IKPP dapat segera diatasi oleh pihak perusahaan. Persoalan pendistribusian CSR juga harus bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat di sekitar perusahaan itu berada.
"Intinya, kehadiran perusahaan di lingkungan masyarakat, harus membawa manfaat bagi masyarakat di sekitar perusahaan itu berdiri," tandas Gunhar. Menurutnya, pendistribusian Program CSR yang dilakukan oleh PT. IKPP di Riau sudah cukup baik.
"Tujuan kedatangan kita adalah untuk melaksanakan fungsi pengawasan kepada pihak perusahaan. Dalam pertemuan ini kita mengundang KLHK dan juga perusahaan untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat," terangnya.
Dalam pertemuan tersebut juga terungkap bahwa ternyata PT. IKPP mempunyai listrik mandiri yang mereka kelola sendiri. Kapasitas yang dimilikinya cukup besar, yakni 748 Mega Watt.
"Kapasitas listrik perusahaan 748 Mega Watt, sedangkan yang dibutuhkan perusahaan hanya 500 Mega Watt. Oleh karenanya kita berharap agar kelebihan dari surplus ini bisa didistribusikan kepada masyarakat bekerjasama dengan PLN, yakni dengan membangun jaringan listriknya," tutup Gunhar. (dep/sc)