pilihan +INDEKS
Buntut Kasus First Travel,
DPR Bentuk Panja Haji Khusus dan Umrah
JAKARTA - riautribune : DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) Penyelenggaraan Haji Khusus dan Umrah karena banyaknya polemik penundaan keberangkatan jemaah. Salah satunya adalah kasus biro perjalanan First Travel yang menunda perjalanan jemaah ke Tanah Suci.
"Kasus First Travel menjadi pemicu dibentuknya Panja. Sebetulnya, pengaduan penyelenggaraan umrah sering muncul. Kasus FT ini menjadi bukti bahwa penyelenggaraan umrah selama ini memang banyak masalah," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Malik Haramain dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/8/2017).
Ada empat pertimbangan alasan DPR membentuk Panja. Salah satunya, penundaan keberangkatan jemaah hingga minimnya kontrol harga standar untuk perjalanan haji khusus dan umrah.
"Perang harga antar Penyelenggara Pemberangkatan Ibadah Umrah (PPIU) atau travel umrah seringkali tidak terkontrol. Akibatnya, proteksi dan perbaikan pelayanan menjadi terbengkalai," ujar politikus PKB ini.
Panja sudah diketok di rapat internal Komisi VIII DPR. Kini, tiap fraksi tinggal menyerahkan nama anggotanya yang diutus ke Panja.
Berikut tujuh target Panja Penyelenggaraan Haji Khusus dan Umrah:
1. Membahas sistem kendali dan pengawasan PPIU /Travel-travel oleh Kemenag. Menurut UU No 13/2008 tentang PIHU, Kemenag berwenang memberikan ijin dan mengawasi PPIU.
2. Mengevaluasi mekanisme pelaksanaan (pemberian) perpanjangan izin PPIU (setiap 3 tahun) oleh Kemenag.
3. Evaluasi terhadap PMA Nomor 18/2008 tentang pelaksanaan umrah dan haji khusus, termasuk kemungkinan memberikan kewenangan audit berkala kepada Kemenag terhadap kinerja PPIU.
4. Memperjelas/mempertegas klausul perlindungan (proteksi) terhadap DP (down payment) calon jemaah. Selama ini, selalu yang menjadi korban dari ketidakberesan kinerja PPIU adalah jemaah.
5. Adanya standar pelayanan minimum pelaksanaan umrah. Selama ini, harga yang ditawarkan PPIU sering tidak memenuhi standar pelayanan yang memadai.
6. Perlu kebijakan bagi jemaah yang gagal berangkat. Seringkali, jemaah yang gagal berangkat tidak mendapat kompensasi yang sepadan, bahkan dananya hilang.
7. Dan lain-lain. (dtk)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.