pilihan +INDEKS
Komisi X Desak Polisi Usut Unjuk Rasa "Bunuh Menteri"
JAKARTA - riautribune : Kalangan dewan menyayangkan sekaligus prihatin atas aksi anak-anak dengan teriakan 'bunuh menteri' pada demonstrasi menolak Permendikbud 23/2017 yang mengatur program full day school (FDS). Anggota Komisi X DPR RI Dadang Rusdiana mengatakan bahwa unjuk rasa seharusnya dapat dilakukan dengan santun.
"Tidak mengeluarkan kata-kata kotor apalagi ujaran-ujaran kebencian. Masa berteriak Allahu Akbar, tapi berteriak bunuh menterinya, aneh banget," katanya kepada wartawan, Senin (14/8).
Untuk itu, politisi Hanura ini meminta aparat kepolisian untuk segera menelusuri unjuk rasa tersebut. "Gak boleh membiarkan cara berunjuk rasa dengan gaya ancam mengancam seperti itu," tegasnya. Padahal menurut dia, sudah sangat jelas bahwa belajar 5 hari sama sekali tidak menggusur madrasah Diniyah.
"Ini jelas sekali. Menteri berkali menjelaskan seperti itu. Ini jelas karena kesalahpahaman, tifak memahami secara utuh konsep 5 hari belajar, dan anehnya kok Istilah FDS yang dikedepankan, tidak ada itu FDS. Lebih baik gunakan dialog dengan akal sehat, bukan provokatif, apalagi ancam-mengancam," pungkasnya(rmol)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.