Komisi IX DPR: Pekerja Transjakarta Tak Layak Menggunakan Mekanisme Outsourcing

Dibaca: 14502 kali  Kamis, 15 Juni 2017 | 11:13:46 WIB
Komisi IX DPR: Pekerja Transjakarta Tak Layak Menggunakan Mekanisme Outsourcing
Ket Foto : foto internet

JAKARTA - riautribune : Anggota Komisi IX DPR RI, Okky Asokawati angkat bicara terkait aksi demonstrasi pegawai PT Transjakarta yang menuntut agar diangkat sebagai pegawai tetap, pembentukan serikat pekerja, serta pemberian tunjangan. Oky melihat permintaan itu harus dilihat dengan kacamata UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"PT Transjakarta telah menjadi BUMD pada tahun 2015, artinya tahun ini memasuki tahun kedua Transjakarta dikelola perusahaan milik daerah. Dengan kata lain, para pekerja yang masih dikontrak selama dua tahun sudah semestinya diangkat sebagi pegawai tetap. UU No 13 Tahun 2003 secara tegas mengamanatkan hal tersebut," kata Oky melalui siaran pers kepada redaksi,  Rabu (14/6).

Dilihat dari pekerja yang melakukan demonstrasi seperti bagian penjualan tiket, pencatat kilometer, pengendalian bus, petugas patroli kata politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu merupakan bagian inti dari bisnis PT Transjakarta. Merujuk UU 13/2003,  semestinya kata dia pekerjaan inti seperti para pekerja PT Transjakarta tersebut tidak layak menggunakan mekanisme alihdaya (outsourcing).

"Karena memang bidang-bidang tersebut merupakan pekerjaan inti (core bussines) dari PT Transjakarta," imbuh Okky.

Lebih lanjut Okky menekankan, PT Transjakarta sebagai perusahaan milik daerah semestinya mendapat perhatian dari Pemprov DKI khususnya terkait dengan keberadaan para pegawainya. Anggaran daerah yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta, imbuh dia dapat dicarikan rumusan yang legal untuk mengangkat para pegawai Transjakarta sebagai pegawai tetap.

"Saya mendorong agar adanya komunikasi antar pekerja, PT Transjakarta serta Pemprov DKI Jakarta. Jangan sampai persoalan ini menganggu operasional PT Transjakarta," tegas Okky.

Okky juga menggarisbawahi komitmen Pemprov DKI Jakarta yang mendorong penggunaan transprotasi publik semestinya diwujudkan dengan melakukan tindakan responsif atas persoalan yang muncul di pegawai PT Transjakarta.

"Jangan sampai masalah ini memukul mundur komitmen penggunaan transportasi publik di Ibukota. Keberadaan bus Transjakarta nyatanya telah membantu mengurangi kemacetan di Jakarta," ujar Okky.(rmol)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Legislator" Index »