pilihan +INDEKS
Ekonomi 2018,
DPR Sepakat Asumsi Pertumbuhan 5,2 - 5,6 Persen
JAKARTA - riautribune : Pemerintah dan Komisi Keuangan dan Perbankan DPR RI hari ini menyepakati asumsi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018 untuk indikator makro pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,2-5,6 persen. Kesepakatan itu nantinya akan dibawa ke Badan Anggaran DPR untuk kembali didiskusikan.
Keputusan ini diambil berdasarkan beberapa masukan dan pertimbangan dari pemerintah, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Ketua BPS Suhariyanto, serta masukan berbagai fraksi di DPR.
Di samping menyatakan optimistis tahun depan dapat meraih pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, namun di sisi lain pemerintah juga harus mengutamakan unsur kehati-hatian dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 2017 sebesar 5,02 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan awalnya pemerintah mengusulkan pertumbuhan ekonomi antara 5,1-5,5 persen, konsisten dengan apa yang ditentukan Bank Indonesia dengan batas bawah 5,1 persen. Ia menginginkan agar batas atas dapat dinaikkan menjadi 5,6 persen untuk memberikan rasa optimisme.
“Saya setuju untuk menambah pertumbuhan ekonomi tidak hanya bertumpu pada APBN, tetapi juga kebutuhan meningkatkan pajak, dan juga fokus dari pemerintah sehingga Indonesia tak harus mendanai pembangunan dari utang. Karena itu kami akan terus melakukan reformasi di didang perpajakan, dan kami harap bisa tepat,” tutur Sri Mulyani dalam rapat kerja Asumsi Makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018 di Komplek Parlemen Senayan, Selasa, 13 Juni 2017.
Dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi itu, Sri Mulyani mengatakan tidak akan menambah target pajak, namun mencari apa saja potensi dan membaca seluruh sektor ekonomi yang tumbuh baik pada tahun ini. Kemudian akan dicari sisi compliancenyam apakah dari sektor atau dari pelaku. Adapun dari masing-masing Kantor Wilayah dan Kantor Perwakilan Pajak, mereka juga berkewajiban untuk melihat ekonomi di masing-masing daerahnya.
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, untuk tingkat kemiskinan, pertama kalinya diturunkan batas bawahnya di angka 9, yakni menjadi sebesar 9,5 persen, dengan batas atas 10 persen. Adapun gini ratio sebesar 0,38, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,5.
“Ini pertama kali dalam sejarah di bawah 10 persen. Meskipun kita tetap semangat menurunkan, kami tetap di range 9-10 persen. Kami tetap berupaya sebaik mungkin, tapi harus realistis,” ucap Bambang.(tmpo)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.