pilihan +INDEKS
DPR: Suap di BPK Bisa Rusak Tata Kelola Keuangan Negara
JAKARTA - riautribune : Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo mendesak pemerintah untuk memberikan perhatian khusus terhadap kasus suap yang melibatkan auditor Badan Pemeriksa Keuangan.
Kasus suap tersebut berkaitan dengan penyuapan pegawai Kemendes DPTT untuk mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. "Seperti diketahui, Laporan keuangan tahun 2016 Kemendes PDTT mendapatkan predikat WTP dari BPK," ujarnya dalam keterangan tertulis, Ahad (28/5).
Bambang mengatakan, praktik suap-menyuap untuk mendapatkan penilaian positif dari BPK bisa merusak tata kelola keuangan negara, karena hasil pemeriksaan dan penilaian BPK berpotensi menyesatkan. Praktik seperti itu pun, kata dia, memberi gambaran bahwa korupsi berjamaah di negara ini dilakukan secara sistematis.
"Dan bisa ditutup-tutupi secara sistematis berkat tipu muslihat para auditor," katanya.
Namun, Bambang melanjutkan, karena ada praktik suap untuk mendapatkan predikat itu, kesimpulan yang bisa dimunculkan adalah hasil pemeriksaan dan penilaian BPK terhadap Kemendes PDTT manipulatif atau tidak jujur. Predikat WTP itu, jelas dia, menyesatkan karena merusak tatakelola keuangan negara. "Berarti, ada praktik jual-beli predikat hasil pemeriksaan BPK," ujar dia mengakhiri.(rpblk)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.