pilihan +INDEKS
Pansus Hak Angket KPK,
Taufik Kurniawan: Semua Fraksi Harus Ikut
JAKARTA - riautribune : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Taufik Kurniawan, mengatakan tata tertib DPR jelas menyebutkan bahwa panitia khusus hak angket harus diikuti oleh seluruh fraksi. Hal ini berlaku pula terhadap rencana pembentukan pansus hak angket DPR untuk Komisi Pemberantasan Korupsi.
Menurut dia, ketentuan ini tidak bisa ditafsirkan lagi dan harus ditaati oleh semua pihak. "Kan itu tata tertib, jadi harus (ditaati) ketentuannya. Kami berpijak pada konstitusional," kata Taufik selepas memimpin rapat Badan Musyawarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 18 Mei 2017.
Polemik pengiriman anggota pansus hak angket KPK muncul lantaran pengguliran hak angket ini tidak disetujui oleh semua fraksi. Partai Keadilan Sejahtera sebagai salah satu fraksi penolak menyatakan tidak akan mengirimkan anggotanya.
Meski PKS sudah resmi menyatakan tidak akan mengirimkan anggotanya, Taufik enggan memberikan kepastian apakah hak angket akan tetap lanjut atau tidak. "Saya gak bisa dahului apa akan lanjut atau tidak, tapi sesuai ketentuan dan kesepakatan bersama kami tunggu sampai rapat berikutnya," kata dia.
Taufik tak memungkiri bila masih ada proses lobi di antara fraksi terkait kelanjutan hak angket KPK. "Ini kan proses politik, kami serahkan semuanya pada kewenangan intuisi dari fraksi-fraksi," ujarnya.
Simak pula : Hak Angket KPK, Fahri Hamzah: Pembentukan Pansus Mungkin 23 Mei
Politikus Partai Amanat Nasional ini menjelaskan dalam rapat Bamus tadi disepakati hak angket ini dibahas kembali pekan depan karena belum ada satupun fraksi yang mengirimkan nama-nama anggotanya. Rapat tadi hanya membacakan tata tertib DPR terkait pengiriman anggota dalam pansus hak angket.
Menurut dia, hal ini akan jadi bahan pertimbangan bagi seluruh pimpinan fraksi untuk memutuskan sikapnya dalam rapat Bamus pekan depan. "Kita tunggu saja dalam rapat pengganti berikutnya apakah sudah ada fraksi yang mengirimkan atau masih belum ada yang mengusulkan, ini tentu jadi bagian yang tak terpisahkan dari mekanisme proses hak angket," tuturnya.(tmpo)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.