pilihan +INDEKS
Masinton Pasaribu: Copot Kapolres Yang Jadikan Fatwa MUI Rujukan
JAKARTA - riautribune : Kalangan DPR tidak setuju dengan Polres Metro Bekasi Kota dan Polres Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengeluarkan surat edaran kepada perusahaan agar tidak memaksakan kepada karyawan muslim untuk memakai atribut nonmuslim jelang perayaan Natal.
"Nggak perlu Polres Bekasi dan Kulon keluarkan surat edaran seperti itu. Itu kebijakan internal perusahaan yang juga tidak mengikat. Itu momen-momen tertentu yang nggak mewajibkan," kata Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu, Senin (19/12).
Sebelumnya, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti menilai surat edaran Polri yang menjadikan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu sebagai dasar hukum merupakan sesuatu yang keliru. Pasalnya, dia menilai surat edaran itu akan memicu gerakan sweeping organisasi kemasyarakatan (ormas). Masinton sepaham dengan Kompolnas.
"Iya masa SE berdasarkan fatwa MUI, mengacu pada fatwa MUI. Harusnya pada atasannya. Mengacu pada per UU hukum positif Indonesia," sesalnya.
Karenanya, politisi PDI Perjuangan ini mendesak Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk segera mengganti Kapolres Metro Bekasi Kota dan Kapolres Kulon Progo. (Baca: Kapolri: Fatwa MUI Bukan Rujukan Hukum Positif)
"Itu kapolri ganti aja Kapolres yang begitu, nggak pahami hirarki aturan konstitusi dan perundang-undangan di Indonesia. Dicopot aja, diganti karena nggak memahami struktur perundang-undangan. Itu kan urusan perusahaan, disnaker," tegas Masinton.(rmol)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.