pilihan +INDEKS
TB Hasanuddin: Pernyataan Panglima TNI Soal BIN Meresahkan Dan Aneh
JAKARTA - riautribune : Pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo terkait ketidakmampuan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam memetakan permasalahan keamanan dan merumuskan antisipasi adanya kemungkinan ancaman dari pihak luar telah meresahkan publik.
"Kekhawatiran Panglima TNI tentang keamanan dan keselamatan Indonesia yang diekspos ke publik sungguh aneh. Karena, bukankah Panglima TNI adalah orang yang bertanggungjawab tehadap keamanan Indonesia? Pernyataan ini justru menimbulkan kecemasan di masyarakat," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR-RI TB Hasanuddin, dalam keterangan beberapa saat lalu (Selasa, 4/9).
Menurut mantan Sekretaris Militer Presiden ini, kritik dan otokritik terkait dengan keamanan negara sebaiknya disampaikan di internal pemerintah saja , dan tak perlu diungkap ke publik.
"Bicarakan saja di internal pemerintah untuk mencari solusi yang terbaik," tegas mantan Sekretaris Militer ini.
Lagi pula, lanjut TB Hasanuddin, dalam UU 34/2004 tentang TNI Bab IV tentang Peran, Fungsi, dan Tugas sudah dijelaskan bahwa TNI juga memiliki peran untuk menangkal ancaman dari luar. Karena itulah maka TNI dilengkapi dengan sebuah badan intelejen yang bernama BAIS (Badan Intelejen Strategis). Badan ini bertanggung jawab langsung kepada Panglima TNI.
"Dalam UU TNI Pasal 6 ayat a dijelaskan bahwa TNI bertanggungjawab menangkal setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa," ungkap TB Hasanuddin.
Dalam sebuah wawancara dengan majalah mingguan, Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengungkap bahwa dirinya sejak berpangkat Kolonel, BIN dan BAIS sudah tak pernah lagi menyampaikan rumusan tentang ancaman bangsa Indonesia.
"Saya adalah orang yang sangat kuatir tentang kondisi negara kita. Kuatir karena secara tidak sengaja yang saya lakukan adalah protes terhadap hal-hal yang dilakukan pada saat saya masih kolonel. Sebuah negara harusnya punya rencana kontinjensi (cadangan)," ujar Gatot.
Bahkan, kata Gatot, tidak ada satu institusi pun di negeri ini yang menyampaikan ancaman bangsa ini.
"Sampai sekarang. Harusnya yang merumuskan ancaman terhadap negara kan BIN," tukas Gatot.(rmol)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.