pilihan +INDEKS
DPR Heran Terpidana Percobaan Boleh Jadi Kepala Daerah
JAKARTA - riautribune : Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), penyelenggara pemilu memasukan pasal yang membolehkan terpidana dengan masa hukuman percobaan, maju sebagai bakal calon kepala daerah. Namun, anggota Komisi II DPR, Arteria Dahlan mengaku heran dengan keputusan tersebut.
"Mayoritas Fraksi menolak kok. PDIP, PAN, Demokrat, PKS menolak. Kok bisa disahkan," ujar Arteria saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil membahas sengketa lahan, di ruang rapat Komisi II, komplek DPR, Jakarta Pusat, Senin (19/9/2016).
Pertanyaan senada dilontarkan oleh anggota Fraksi PAN, Yandri Susanto yang menegaskan fraksinya menolak. Ia pun meminta keputusan memperbolehkan narapidana maju dalam Pilkada dicabut dari PKPU.
"PAN mohon dicabut. Kami tidak ingin kita dianggap melanggar UU," sambung Yandri.
Bahkan, Yandri mengusulkan agar peraturan tersebut dicabut sebelum 21 September 2016. Hal tersebut lantaran sejak tanggal itu, sudah memasuki masa pendaftaran calon kepala daerah.
"Saya usul karena tanggal 21 September sudah pendaftaran, maka kita DPR, KPU dan pemerintah kembali duduk bersama malam ini atau besok membahas ini," tandasnya.(okz)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.