pilihan +INDEKS
DPR Bisa Memulai Proses Pemakzulan Jokowi
JAKARTA - riautribune : Pemberhentian Archandra Tahar dari jabatan Menteri ESDM oleh Presiden Joko Widodo sekaligus menjadi bukti ada pelanggaran undang-undang.
"Sempurna sudah Presiden melanggar sumpah jabatannya karena telah terbukti melanggar UU dengan cara mengangkat orang asing menjadi menteri," kata pengamat hukum tata negara Margarito Kamis, Selasa (16/8).
Lanjut Margarito, karena Presiden sudah melanggar UU dengan alat bukti dicopotnya Archandra, sebetulnya DPR sudah boleh memulai proses pemakzulan.
Tapi, dosen Universitas Al Khairun Ternate ini pesimistis DPR bisa memulai proses pemakzulan sebab nyaris semua fraksi di DPR sudah bergabung dengan pemerintah.
"Anda bisa bayangkan, dari sembilan fraksi di DPR, hanya dua yang berada di luar pemerintahan (Partai Gerindra dan PKS). Akibatnya hal-hal yang serius menjadi ecek-ecek dan masalah ecek-ecek jadi fundamental," tegas Margarito.
Terakhir, Margarito menambahkan satu-satunya jalan agar tidak melanggar UU lagi, pemerintah disarankan untuk bertobat. Archandra menurut dia, tidak salah karena dia orang asing.
"Bertobatlah agar mengurus negara ini tidak salah lagi dan sekarang pula saatnya bagi pemerintah untuk mengukur diri, apa masih sanggup mengurus negara. Kalau tidak sanggup, serahkan jabatan," tukas Margarito.(rml/rt)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.