pilihan +INDEKS
PDIP Cium Kejanggalan di Kesimpulan KPK, Ruki akan Diundang
JAKARTA-riautribune: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlalu cepat menarik kesimpulan bahwa tak ada perbuatan melawan hukum dalam perkara pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta.
Anggota Komisi III DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Junimart Girsang mengimbau KPK bekerja profesional, objektif dan tidak diskriminatif. Apalagi ditemukan perbedaan harga NJOP dan letak tanah yang dibeli Pemprov. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam audit investigasinya mengindikasikan kerugian negara sebesar Rp 173 miliar.
"Jangan seolah-olah there is something wrong," tegas Junimart di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/6).
Dia mengkritik klaim Ketua KPK, Agus Rahardjo, bahwa hasil audit BPK hanya menjadi bukti tambahan bagi pengembangan kasus itu.
"Saya katakan, audit BPK adalah bukti mutlak. Tidak bisa diapa-apain. Memang lembaga negara yang diperuntukkan untuk itu tanpa diminta," tegasnya.
Audit investigasi BPK atas pembelian lahan Sumber Waras itu sendiri berawal dari permintaan KPK di era Plt Ketua KPK, Taufiequrahman Ruqi.
Berkaitan itu, Junimart mengungkapkan rencana Komisi III mengundang Taufiequrahman Ruki pada pekan depan. Tujuannya untuk lebih mendalami kasus Sumber Waras dan memberikan kepastian hukum.(rmol/rt)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.