pilihan +INDEKS
Ade Komaruddin: Menteri Yuddy Harusnya Konsultasikan ke DPR
JAKARTA-riautribune: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Krisnandi sebaiknya dapat membicarakan rasionalisasi satu juta aparatur sipil negara (ASN) bersama DPR RI. Karena keputusan tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak.
"Kebijakan publik yang berpengaruh kepada publik sebaiknya konsultasikan ke DPR ini untuk kebaikan negara dan kebaikan untuk menterinya juga. Pikiran banyak orang pasti lebih baik daripada pikiran sendiri," jelas Ketua DPR RI Ade Komaruddin di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/6).
Untuk diketahui, tidak sedikit anggota dewan mengatakan rasionalisasi atau pensiun dini sebenarnya tidak diatur dalam undang-undang ASN. Karenanya, jika tidak diatur dalam undang-undang, tidak akan ada anggaran bagi pesangon ASN yang dirasionalisasi itu.
Namun bukannya meminta pendapat DPR atau diajukan sebagai undang-undang, menurut Akom diskursusnya saja belum diajukan. "Saya lihat boro-boro masuk ke diskursusnya, masuk ke materinya saja belum ada. Pak Jokowi bilang belum ada niat, JK juga belum ada niat," ungkapnya.
Terlebih, tambah Akom, wacana rasionalisasi PNS banyak tidak disetujui oleh pejabat publik. Bahkan Presiden sendiri sudah menyatakan ketidaksetujuannya.(rmol/rt)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.