Fahri Hamzah Setuju dengan Gubernur Bali Setop Program KB

Dibaca: 21064 kali  Selasa, 06 Agustus 2019 | 09:48:05 WIB
Fahri Hamzah Setuju dengan Gubernur Bali Setop Program KB
Ket Foto :

JAKARTA - riautribune : Gubernur Bali I Wayan Koster memerintahkan bupati dan wali kota di wilayahnya menghentikan sosialisasi program Keluarga Berencana (KB) dua anak cukup. Wakil Ketua DPR Bidang Kesejahteraan Rakyat Fahri Hamzah mendukung Koster.


"Saya setuju. Sebab, konsep melihat manusia sebagai beban dan penyebab masalah itu mendorong kita pada sikap antimanusia alias tidak berperikemanusiaan," kata Fahri kepada wartawan, Selasa (6/8/2019).

 

Menurut Fahri, sikap antikemanusiaan berarti bertentangan dengan Pancasila sila ke-2, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Fahri tak khawatir, bila sosialisasi program dua anak cukup dihentikan, bakal terjadi ledakan jumlah penduduk yang merugikan generasi masa depan, yakni masa depan anak jadi tidak terjamin. Generasi masa depan akan bisa memikul beban bila pemerintah menyediakan pendidikan yang baik.


"Itu kan kalau anaknya dibikin bodoh oleh tidak tersedianya pendidikan yang baik. Kalau pintar? Kan dia bisa memikul beban," kata Fahri.


Terkait risiko kesehatan ibu yang mengandung anak lebih dari dua kali, Fahri memandang hal itu adalah perkara teknis. Dia menilai Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tak perlu menakut-nakuti soal risiko itu ke ibu-ibu.

"Tugas negara adalah meyakinkan dan menyiapkan pelayanan kesehatan ibu dan anak, bahwa anak adalah masa depan bangsa kita. Makin banyak anak cerdas dan hebat, bangsa kita makin hebat juga. Tapi ini memerlukan leadership, mental harus dirombak," kata Fahri. "Jangan ditakuti."

 

Sebelumnya, Gubernur Koster menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 1545 Tahun 2019 tentang Sosialisasi Program KB Krama Bali, yang diteken pada 14 Juni 2019.


"Menginstruksikan wali kota/bupati se-Bali segera menghentikan kampanye dan sosialisasi 'keluarga berencana (KB) dengan dua anak cukup atau dua anak lebih baik' kepada jajarannya yang menangani urusan keluarga berencana," demikian petikan instruksi Koster. Pertimbangannya adalah kearifan lokal.

Menanggapi hal itu, Kepala BKKBN mengimbau agar kebijakan kepala daerah selaras dengan ilmu pengetahuan. Dia menyatakan ada pertimbangan biologis dan kesehatan yang melatarbelakangi kampanye dua anak cukup atau dua anak lebih baik.

"Jadi (punya) dua anak itu memang lebih sehat, tidak bisa dibantah karena itu ilmu. Ini bukan kebijakan. Ini ilmu. Kalau dua (anak) lebih sehat itu ilmu, bukan kebijakan. Ya supaya dibedakan," kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo di Magelang, Jawa Tengah, Senin (5/8).(dtk)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Legislator" Index »