pilihan +INDEKS
Komisi VII soal Pemadaman Listrik Massal: Manajemen PLN Buruk!
JAKARTA - riautribune : Komisi VII DPR RI menyoroti pemadaman listrik yang terjadi secara massal di sebagian Jawa. Komisi VII menyatakan kejadian ini menunjukkan buruknya manajemen PLN.
"Ini menunjukan bahwa PLN manajemennya buruk, dan untuk itu saya kira perlu ada harusnya mereka memiliki antisipasi-antisipasi terhadap ketersediaan listrik di tempat-tempat atau wilayah tertentu, dan juga di sektor-sektor publik yang vital bagi masyarakat dan negara," ujar Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Kadir Karding, Minggu (4/8/2019).
Menurut Karding, perlu adanya kepastian bahwa negara besar seperti Indonesia tidak akan mengalami mati lampu. Terlebih pada daerah-daerah yang menjadi sektor penting hingga pelayanan publik.
"Saya kira kita sungguh prihatin mati lampu begitu lama di negara sebesar Indonesia ini, sekelas negara besar seperti Indonesia ini harus ada kepastian bahwa tidak pernah akan mati lampu. Terutama di daerah-daerah vital dan sektor-sektor penting, misalnya pelayanan publik seperti KRL , ini kan berbahaya. Jakarta, Jawa ini tidak boleh ada mati lampu dalam waktu cukup lama," kata Karding.
Karding menyebut, ke depannya perlu ada perbaikan dalam manajemen ketersediaan listrik. Menurutnya, hal ini dapat dilakukan dengan dilakukannya sistem cluster terhadap pembangkit listrik.
"Ini pengalaman bagi kita. Ke depan mungkin harus sistem ketersediaan listrik, pengelolaan manajemen listrik ini harus dicluster jadi tidak terpusat pada satu pembangkit listrik yang tersalur ke hampir seluruh wilayah Indonesia. Dia harus dicluster biasanya perprovinsi Jawa, DKI, Banten itu harus dicluster," ujar Karding.
Dia mengatakan, ini dilakukan agar pembangkit listrik tidak hanya berpusat pada satu titik. Selain itu juga untuk meminimalisir potensi yang dapat membahayakan negara.
"Jadi tidak tergantung pada satu induk atau satu pusat energi listrik, kalau ini yang terjadi terus menerus maka kita dalam bahaya, negara bisa dalam bahaya. Negara bisa sangat mudah disabotase, kalau dia terpusat maka sedikit ada masalah maka semua terganggu, oleh karena itu kedepan menurut saya harus diperbaiki dan manajemen harus tidak boleh dibiarkan buruk seperti hari ini," sambungnya.(dtk)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.