pilihan +INDEKS
Ketua DPR: Kenaikan Harga Beras Medium Harus Segera Dihentikan
"Memasuki pekan kedua November 2018, terjadi kenaikan harga beras medium akibat turunnya volume pasokan ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Tidak membantah, Menteri Pertanian Amran Sulaiman membenarkan kenaikan harga beras medium disebabkan anomali penggilingan beras medium menjadi premium," kata Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, Senin (12/11).
Karena anomali itu, kata dia, terjadi kelangkaan beras medium di pasar. Bahkan, para pedagang beras juga mengkonfirmasi bahwa persentase terbesar dari stok di pasar saat ini adalah beras premium yang biasanya dikonsumsi kalangan menengah atas.
"Akibatnya, pada beberapa pasar tradisional, dilaporkan bahwa harga beras medium sudah mencapai Rp 11.000 per kilogram. Padahal, per September 2018, harga beras medium masih di kisaran Rp 9.310 per kilogram," ungkap Bamsoet, sapaannya.
Dikatakan Bamsoet, kelangkaan dan kenaikan harga beras medium itulah yang harus segera diatasi oleh tim ekonomi Kabinet Kerja dan Bulog. "Masalah ini harus disikapi dengan sangat serius, karena 70 persen dari konsumsi masyarakat kelas menengah-bawah adalah beras medium," ujarnya.
Menurut Bamsoet, ketersediaan beras harus segera dicukupi dan kenaikkan harganya harus dihentikan agar kelompok masyarakat menengah-bawah tidak dirugikan.
"Untuk mengoreksi situasi pasar beras seperti itu, DPR berharap pemerintah bersama Bulog segera mengguyur pasar dengan memanfaatkan stok beras medium di gudang Bulog yang saat ini mencapai 2,7 juta ton," tuturnya.
Menurut Bamsoet, jelang akhir tahun 2018, pemerintah dan Bulog perlu bekerja lebih keras agar komoditi beras tidak bermasalah. Aspek kecukupan atau stok harus dijaga, sementara harga beras harus diupayakan terkendali atau stabil.
"Bagaimana pun, di tahun politik 2019 mendatang, isu tentang harga kebutuhan pokok bisa menjadi sangat sensitif. Ketika terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok, apalagi beras, kekuatan oposisi akan menggoreng isu kenaikan harga untuk merusak kredibilitas pemerintah," ungkapnya.
Faktor ini, tambah Bamsoet, patut digarisbawahi oleh tim ekonomi di Kabinet Kerja.
"Mengingat kekuatan oposisi sejak beberapa bulan belakangan ini konsisten menyoal harga kebutuhan pokok, serta mengeksploitasi keluh kesah ibu rumah tangga tentang harga kebutuhan pokok," pungkasnya. (rmol)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.