DPR Minta Pemerintah Masifkan Pembukaan Pendaftaran CPNS

Dibaca: 18113 kali  Jumat, 28 September 2018 | 09:00:02 WIB
DPR Minta Pemerintah Masifkan Pembukaan Pendaftaran CPNS
Ket Foto :
JAKARTA - riautribune : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) diminta untuk segera mendesak instansi-instansi yang membutuhkan tambahan PNS agar segera membuka pendaftaran.

“Sebab dari 601 instansi yang ada, baru 204 atau sekitar 30 persen saja yang sudah membuka pendaftaran seleksi CPNS,” ujar Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (28/9).

Sementara menanggapi tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018, Bamsoet mengingatkan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memastikan server yang akan digunakan untuk pendaftaran hingga tahap seleksi lainnya benar-benar selalu siap.

“Jangan sampai server down karena animo masyarakat dalam mengikuti seleksi CPNS 2018 cukup besar,” tutur legislator yang aktif di media sosial itu.

Dia juga meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Kemenpan-RB segera mengupayakan pembangunan base transceiver station (BTS) di daerah-daerah yang belum terjangkau jaringan internet maupun sinyal seluler. Permintaan ini disampaikan mengingat pendaftaran dan seleksi CPNS 2018 menggunakan sistem online.

“Sehingga harus ada jaminan bagi daerah yang belum terjangkau layanan internet,” tukasnya. KemenPAN-RB dan pemda, sambungnya, juga harus menyediakan solusi dan alternatif bagi masyarakat yang tinggal di daerah tanpa akses internet.

“Misalnya  seperti dengan memberi pengecualian agar bisa melakukan tes secara manual guna memberikan kesempatan kepada mereka yang ingin ikut serta dalam penerimaan CPNS 2018,” cetusnya. (rmol)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Legislator" Index »

Kamis, 13 Desember 2018 - 17:37:49 WIB

SBY Berkunjung, Beri Spirit Kemenangan Untuk Demokrat Riau

Ketua Umum DPP Demokrat yang juga mantan Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) ternyata juga berkunjung ke Riau bersamaan dengan agena Presiden Joko Widodo. Namun kedatangan itu disebut Ketua DPD Demokrat Riau hanya kebetulan belaka. Riauterkini-PEKANBARU- Akhir minggu ini, Presiden RI, Joko Widodo dan mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga ketua umum DPP Partai Demokrat akan mengunjungi Riau. Menanggapi hal ini, Asri Auzar, Ketua DPD Demokrat Riau menegaskan, kunjungan Joko Widodo merupakan kunjungan kenegaraan berbeda dengan SBY yang mengunjungi Riau untuk acara partai dan bertemu masyarakat Riau. "Pak Jokowi itu kan dalam rangka tugas negara. Sedangkan Pak SBY, kunjungan partai dan menyapa masyarakat Riau," kata Asri Auzar dalam Jumpa Pers, Kamis (13/12/18). Rencananya, SBY beserta rombongan akan tiba di Riau pada Hari Jumat sekitar Jam 12:00 WIB. Sesampainya di Pekanbaru, SBY akan melaksanakan Sholat Jumat di mesjid yang dekat dengan Bandara SSK II. "Setelah Sholat Jumat, rombongan akan makan siang dan pada waktu malamnya, Pak SBY akan menghadiri pelantikan organisasi masyarakat Pacitan wilayah Riau," jelasnya. Keesokan harinya (Sabtu), SBY akan menghadiri pelantikan pengurus DPC Partai Demokrat se-Riau yang dilanjutkan dengan pembekalan Caleg Partai Demokrat se-Riau. "Siang Sabtu, Ibu Ani (istri SBY) dijadwalkan akan ke Tenayan Raya, bertemu dengan masyarakat Nias dan masyarakat sekitar," jelas anggot DPRD Riau ini. Pada Sabtu malam, rombongan akan ke Pondok Pesantren Babussalam dan pagi minggu, SBY dan rombongan akan mengikuti acara Car Free Day di Jalan Sudirman, Pekanbaru. "Jadi tidak ada kesengajaan kedua tokoh nasional ini datang ke Riau, semua karena kebetulan saja. Pak Jokowi akan menerima gelar adat dari LAM, sementara Pak SBY sudah lama mendapatkan gelar adat dari LAM Riau. Pak SBY tidak akan hadir di LAM, tapi jika ada suatu hal di luar kemampuan kami, kami tidak tau itu," tutupnya.

Selasa, 11 Desember 2018 - 23:13:07 WIB

Timsel Seleksi KPU Kabupaten/Kota Diduga Lakukan Kecurangan

PEKANBARU-riautribune: Sejumlah peserta seleksi KPU Kabupaten/kota mempertanyakan hasil keputusan timsel KPU Kabupaten/kota wilayah II, Provinsi Riau, karena dianggap janggal. Demikian diungkapkan oleh Muhammad Sukriadi salah satu peserta seleksi KPU kabupaten Rokanhulu, perihalnya timsel tidak memperlihatkan profesionalitas dalam menjalankan tugas