Jelang Pilkada, Taufik Kurniawan Ingatkan Netralitas Aparatur Negara

Dibaca: 13672 kali  Selasa, 26 Juni 2018 | 14:59:22 WIB
Jelang Pilkada, Taufik Kurniawan Ingatkan Netralitas Aparatur Negara
Ket Foto :

Jakarta - Riautribune:Menjelang Pilkada serentak di 171 daerah, Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan kembali mengingatkan pemerintah dan aparatur negara dalam menjaga netralitas dan kredibilitas.

 

Pemerintah dan aparatur negara pun diminta untuk tidak menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara dalam upaya memenangkan calon pasangan kepala daerah tertentu.

 

“Pilkada serentak ini menjadi Pilkada serentak ke tiga dalam beberapa tahun terakhir. Apa yang menjadi kekurangan pada Pilkada serentak sebelumnya, bisa menjadi evaluasi dan kita harap tidak terjadi lagi pada Pilkada serentak besok.

 

Kita harapkan, pemerintah dan aparatur negara, dalam hal ini PNS, untuk menjaga netralitas dan integritas,” kata Taufik dalam keterangan persnya, Senin (25/6/2018).

 

Taufik menuturkan, Pilkada ini menjadi momentum penting bagi setiap warna negara menentukan kepemimpinan di daerahnya. Sehingga, setiap pihak maupun seluruh lapisan masyarakat memiliki fungsi masing-masing untuk menyukseskan Pilkada. Ia juga mengingatkan kepada para calon kepala daerah untuk menjaga sportivitas dalam Pilkada serentak ini.

 

Taufik pun berharap, selama masa tenang ini tidak ada kampanye hitam, kecurangan, bahkan politik uang. Adanya Pilkada serentak juga diharapkan tidak memecah belah masyarakat karena adanya perbedaan pilihan.

 

“Kepada seluruh masyarakat, kami juga mengingatkan agar saling menghormati jika ada perbedaan pilihan. Jangan sampai ada keributan, bahkan permusuhan antar pendukung calon kepala daerah karena terpicu kampanye hitam.

 

Terakhir, kita harap Pilkada serentak tahun ini berlangsung luber, jurdil, serta menghasilkan kepala daerah yang terbaik,” harap politisi PAN itu. (dpr)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Legislator" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.