pilihan +INDEKS
Fadli Tuding Hukum Jadi Alat Politik, Polisi: Kami Profesional
JAKARTA - riautribune : Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menghadiri sidang Ahmad Dhani untuk memberikan dukungan, Fadli menyebut hukum di Indonesia menjadi alat politik. Sementara itu polisi menyebut telah bertugas secara profesional. "Polisi tugas secara profesional," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, Senin (24/4/2018) malam.
Argo mengatakan proses hukum terhadap Ahmad Dhani dilakukan dengan profesional di mana terdapat pelapor dan ada pemeriksaan terhadap Dhani. Setelah dilakukan pemeriksaan, Argo menyebut polisi melimpahkan berkasnya ke kejaksaan dan dinyatakan lengkap oleh kejaksaan baru lah terjadi persidangan.
"Ya kan namanya sudah ada pelapornya ada, diperiksa sudah, jaksa sudah nyatakan lengkap kasus itu, ya kita kirim toh. Kejaksaan sudah sidang sekarang kita tunggu saja bagaimana hasil sidangnya," ucapnya.
Ia mengatakan sebelumnya polisi telah merampungkan hasil penyidikan dan melimpahkannya ke kejaksaan. Ia meminta publik menunggu hasil persidangan apakah terbukti atau tidak. "Kita tunggu saja sidangnya, nanti terbukti apa tidak," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menyebut hukum di Indonesia sekarang ini telah menjadi alat politik. Tak hanya sebagai alat politik, Fadli juga menyebut hukum Indonesia telah menjadi kekuasaan.
"Hukum itu sekarang itu hanya dipakai untuk menjadi alat politik, alat kekuasaan. Ini saya kira message yang harus diketahui oleh seluruh masyarakat, gitu," ujar Fadli usai menghadiri persidangan terdakwa kasus ujaran kebencian Ahmad Dhani di PN Jakarta Selatan, Jakarta Selatan, Senin (23/4/2018).
Bukan tanpa sebab Fadli menyebut hukum telah menjadi alat politik dan kekuasaan. Dia menganggap banyaknya kasus ujaran kebencian dan pelanggaran hukum yang dilaporkan pihaknya, tapi tidak diproses oleh kepolisian. "Kasus-kasus yang kita laporkan itu banyak sekali yang melakukan penghujatan dan pelanggaran hukum itu yang tidak diproses," kata Fadli.
Ia pun menilai, kasus-kasus ujaran kebencian seperti kasus kader Gerindra Ahmad Dhani merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menakut-nakuti masyarakat. Tujuannya, agar rakyat takut menyampaikan kritikan kepada pemerintah.
"Ini hak masyarakat untuk menyampaikan pikiran dalam bentuk lisan tulisan apalagi sekarang melalui sosial media. Yang paling pentingkan bertanggung jawab. Dan saya kira dengan nalar yang sehat saja. Apa yang disampaikan Ahmad Dhani itu saya kira masih di dalam batas-batas koridor yang tidak melanggar hukum gitu ya," tutur Fadli. (dtk)
Berita Lainnya +INDEKS
Status Lahan Jadi Kendala Program PSR, Kasim Minta Pemerintah Segera Carikan Solusi
PEKANBARU - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kota Dumai, Abdul Kasim SH, .
Bisa Hadirkan Ratusan Ribu Orang, Menteri Pariwisata Sangat Kagum Dengan Pacu Jalur
PEKANBARU - Menteri Pariwisata RI, Sandiaga Salahuddin Uno, sangat mengagumi budaya asal Kuantan .
Demi Kebutuhan Air Bersih, Karmila Berharap Keseriusan Pengelolaan SPAM Durolis
PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir, Dr Hj Karmila Sari,.
Gelar 'Nobar' Bersama Warga, Viktor Parulian Rangkul Warga Sekitar : Kita Adalah Saudara
PEKANBARU , Riautribune . com - To witness the.
Setengah Tahun Senyap, Pansus Konflik Lahan Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi
PEKANBARU - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yoha.
Tuntut Transparansi Pembagian DBH Migas, DPRD Riau Singgung Konsep Negara Federal
PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mendukung langkah Bupati Kepulauan Meran.