Darmin: Ada Empat Paket Kebijakan Ekonomi

JAKARTA-riautribune: Dampak ketidakpastian ekonomi global memaksa pemerintah untuk mempercepat penyusunan empat paket kebijakan stimulus perekonomian Indonesia. Keempat paket itu, meliputi kebijakan fiskal, kebijakan deregulasi investasi, kebijakan energi serta kebijakan pangan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, pihaknya telah ditagih oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera melaporkan progres mengenai keempat kebijakan itu. Namun, Presiden meminta agar kementerian lebih berfokus terlebih dahulu terhadap poin kebijakan mengenai deregulasi aturan yang menghambat investasi.

"Tapi presiden memilih fokus pada deregulasi dulu, Senin atau Selasa dilaporkan. Kita sedang proses itu dulu, " tutur Darmin di kantornya, Jakarta, Jumat (4/9/2015).

Menurutnya, pihaknya akan membahas secara berkala keempat paket kebijakan itu. Mengingat paket kebijakan itu, sangat dibutuhkan untuk menjadi solusi perekonomian nasional.

"Kalau tanya perbedaan, yang tadinya sebenarnya dalam paket itu tiga sampai empat kelompok," tambahnya.

Sekedar informasi, pembahasan paket kebijakan yang mendapat prioritas dengan investasi ditengarai terdapat 154 aturan yang dianggap menghambat kelancaran aliran investasi.

Adapun pemerintah akan merevisi undang-undang yang menghambat apapun baik dalam pengadaan barang maupun jasa, baik berkaitan iklim usaha juga turut direvisi.

Sementara itu, paket kebijakan mengenai fiskal dan keuangan terdiri dari sekitar enam atau tujuh poin. Berisi aturan mengenai kepemilikan asing di sektor properti hingga pengaturan rasio utang terhadap modal (debt to equity ratio).

Terdapat pula aturan agar pemanfaatan dana untuk pembangunan desa dapat lebih fokus penggunaannya. Terutama pada dua atau tiga kegiatan yang paling penting dan bermanfaat bagi masyarakat pedesaan, seperti irigasi, jembatan atau jalan.(okezone)

Sedangkan, paket kebijakan masalah pangan di antaranya dengan pemberian raskin ke 13 dan 14 sebagai upaya mengatasi masalah kebutuhan pangan bagi penduduk miskin ketika terjadi masa paceklik.