pilihan +INDEKS
GMGK Geruduk Kejati Riau Terkait Dugaan Korupsi Pokir DPRD Riau, Kajati : Pidsus Harus Usut Tuntas
PEKANBARU, Riautribune.com - Gerakan Mahasiswa Ganyang Koruptor atau GMGK, kembali lakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Riau pada Selasa, 28 Februari 2023.
Senada dengan aksi unjuk rasa yang mereka lakukan pekan lalu, GMGK tetap mengajukan beberapa tuntutan.
Dalam aksi tersebut, GMGK langsung geruduk pihak Kejati Riau, agar segera menindak lanjuti dugaan korupsi dana pokok pikiran rakyat (Pokir) yang terjadi di DPRD Provinsi Riau.
GMGK merasa bahwa kasus dugaan korupsi yang terjadi di DPRD Provinsi Riau yang sampai digelarnya aksi unjuk rasa kemarin, oknum yang diduga korupsi dana Pokir tersebut, belum diperiksa dan digubris bagaimana mestinya oleh pihak Kejati Riau.
Hal tersebut ditegaskan GMGK, karena hingga saat ini oknum yang berada di DPRD Provinsi Riau masih tetap tenang-tenang saja.
"Karena sampai saat ini korupsi sangat merajalela dikalangan pejabat publik daerah di bumi Melayu ini," ucap perwakilan GMGK yang tidak ingin namanya disebutkan.
Menanggapi aksi unjuk rasa yang digelar GMGK, pihal Kejati Provinsi Riau mencoba berdiskusi guna mencari titik terang persoalan tersebut.
Dalam keterangannya di hadapan peserta unjuk rasa, perwakilan Kejati Provinsi Riau menyampaikan bahwa Kajati membentuk Tim Pidsus guna mengusut dugaan yang disampaikan oleh GMGK pada aksi tersebut.
"Pernyataan sikap dari rekan-rekan mahasiswa, telah didisposisi oleh pimpinan ke bidang Pidsus," ucap perwakilan Kejati Riau di hadapan aksi tersebut.
"Bidang Pidsus juga telah membuat pertelaahan untuk dipelajari," lanjut perwakilan tersebut.
Dari diskusi yang dilakukan pihak Kejati Riau dengan barisan aksi GMGK, didapati informasi bahwa Kajati sendiri memerintahkan tim Pidsus untuk mengusut tuntas dugaan korupsi dana Pokir di lingkungan DPRD Provinsi Riau tersebut.
Dilain sisi, GMGK juga menegaskan bahwa mereka tidak akan berhenti menggelar aksi unjuk rasa hingga oknum yang diduga melakukan tindak korupsi di lingkungan DPRD Provinsi Riau, diperiksa dan dilakukan penahanan.
"Kami tidak akan henti-hentinya melaporkan, serta akan kembali turun bersama masa yang lebih banyak yang menuntut agar diusut dugaan kasus korupsi berjamaah yaitu pokir ratusan milyar yang terjadi di DPRD Provinsi Riau," tegas perwakilan aksi unjuk rasa.
"Jangan ada lagi pejabat publik daerah yang menggunakan kekuasaan nya untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan rakyat Provinsi Riau dan dalam asas melayu juga tidak di ajarkan untuk korupsi,” tegasnya.
Atas aksi yang digelar di depan kantor Kejati Provinsi Riau beberapa waktu lalu tersebut, pihak Kejati telah menerima tuntutan aksi serta bukti yang mereka bawa.
Dalam aksi tersebut ada 4 tuntutan tertulis yang disampaikan oleh GMGK kepada pihak Kejati untuk diusut, antara lain:
1.Diduga korupsi Pokir ratusan milyar tahun anggaran 2020, 2021, 2022 berjamaah 65 anggota DPRD RIAU, yang diduga ada oknum Kejati Riau terima suap sehingga kami menduga kasus korupsi di DPRD RIAU tidak diselesaikan.
2.Mendesak KEJATI RIAU, KEJAGUNG & KPK untuk mengusut tuntas kasus korupsi yang ada di Provinsi Riau “KORUPSI DI RIAU MERAJALELA”
3.Diduga Iwan Patah menerima uang tunai senilai 3 milyar dari kontraktor bernama “Dina Makmur” dan dijanjikan proyek pokir dewan 40 paket. Sudah terealisasi 30 paket di PUPR Riau.
4.Kami menduga ada oknum Kejati Riau menjadi beking (menerima suap) sehingga tidak ada kasus korupsi di Riau yang di usut.
Keempat tuntutan tersebut telah disampaikan GMGK kepada pihak Kejati untuk diteruskan dan ditindak lanjuti oleh pihak berwajib.
Informasinya, aksi unjuk rasa tersebut juga membawa spanduk yang berisikan foto dari beberapa pihak DPRD Provinsi Riau yang diduga GMGK turut andil dalam korupsi dana Pokir tersebut.***
Berita Lainnya +INDEKS
M. Nasir Kembalikan Formulir Cagubri ke PKS
PEKANBARU - Bakal Calon Gubernur Riau yang juga merupakan anggota DPR.
Serahkan Berkas Pendaftaran, Enam Kader PDIP Inhu Ikut Ramaikan Pilkada 2024
RENGAT, Riautribune.com - Tim penjaringan dan penyaringan bakal calon bupati dan bakal calon waki.
Balon Bupati Perseorangan Pilkada Siak Turyono-Lilik Dapat Dukungan Lebihi Batas Persyaratan
SIAK, Riautribune.com - Pasangan Bakal Calon (Balon) Bupati dan Wakil Bupati Siak non Partai di P.
Turyono dan Lilik Rahayu Optimis Maju Sebagai Balon Bupati dan Wakil Bupati Lewat Jalur Independen
SIAK, Riautribune.com - Bursa pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Siak 2024 tampak semakin seru. S.
Lengkapi Berkas Penjaringan Cabup di Tiga Partai, Elda S : Saya Tetap Berproses di Internal Golkar
RENGAT, Riautribune. com - Ketua DPRD Kabupaten Indragiri hulu (Inhu)-Riau, Elda Suhanura SH MH S.
Tiket Pilgubri M Nasir Lengkap
PEKANBARU--Anggota DPR RI dari Partai Demokrat M. Nasir Dipastikan be.