pilihan +INDEKS
Penanganan Sampah Dinilai Kurang Maksimal, DPRD Pekanbaru Nilai DLHK Tutup Mata
PEKANBARU, Riautribune.com - Komisi IV DPRD kota Pekanbaru segera menyurati BPK RI Perwakilan Riau, perihal pembelanjaan anggaran sampah di kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2021.
Hal tersebut dilakukan karena DPRD kota Pekanbaru merasa curiga dengan penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD Pekanbaru tersebut.
Pihak DPRD merasa pengelolaan sampah dalam waktu belakangan, semakin buruk dan mereka juga menilai DLHK kota Pekanbaru terkesan tertutup dan tidak transparan dalam menggunakan anggaran.
"Suratnya sudah kita siapkan, tinggal melayangkan saja. Kita lakukan ini semata-mata agar anggaran pengelolaan sampah di DLHK di audit," tegas anggota Komisi IV DPRD kota Pekanbaru Robin Eduar SE MH, pada Rabu (30/3/2022).
Audit terhadap DLHK kota Pekanbaru yang diharapkan, menurut Robin adalah audit khusus terhadap anggaran penanganan sampah di tahun 2021, hingga memeriksa anggaran yang sedang berjalan di triwulan pertama tahun 2022.
"Tidak hanya BPK, tapi juga aparat penegak hukum lainnya seperti Kepolisian, kita juga berharap melakukan penyelidikan. Karena anggaran yang dikucurkan dengan kondisi persampahan saat ini, tidak singkron," tambahnya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPRD kota Pekanbaru, Nurul Ikhsan. Berdasarkan data, anggaran pengelolaan sampah tahun 2022, sudah dipersiapkan sebanyak Rp 80 miliar. Namun melihat kinerja pengelolaan sampah yang diserahkan ke pihak ketiga, membuat DLHK kota Pekanbaru seperti main-main.
"Ini bisa kita nilai, karena DLHK Pekanbaru setiap kita undang rapat, tak pernah hadir. Sudah 5 kali kita undang, tidak ada kabar apapun. Ada apa dengan DLHK ini," tegas Nurul Ikhsan.
DPRD kota Pekanbaru mengharapkan agar DLHK kota Pekanbaru bisa mempertanggung jawabkan keuangan yang sudah digunakan.
"Hal ini juga sudah kami buktikan dengan turun lapangan Selasa kemarin. Beberapa titik di kota Pekanbaru, masih dipenuhi tumpukan sampah. DLHK sepertinya lepas tangan dengan kerja pihak ketiga," ucapnya.
Dia berharap, dengan adanya audit dan penyelidikan Kepolisian terhadap keuangan anggaran sampah di DLHK Pekanbaru nanti, bisa mengubah kota Pekanbaru ini menjadi bersih lagi.
"Kontrak kerjanya juga harus diubah. Karena isi kontraknya, mengangkut sampah dari sumber sampah ke trans depo (pengumpulan sampah) menggunakan mobil pick up dan becak motor. Makanya kita tak heran banyak TPS ilegal dan tumpukan sampah," tutupnya. (Reynold)
Berita Lainnya +INDEKS
Bakal Calon Gubernur Riau , Abdul Wahid Salurkan Bantuan kepada Korban Bencana di Sumbar
TANAH DATAR, Riautribune. com - Calon Gubernur Riau dari PKB Abdul Wahid memberikan bantuan.
JMSI Tolak RUU Penyiaran yang Bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Pers
JAKARTA, Riautribune. com - Organisasi perusahaan pers Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI.
PT BSP Salurkan Paket Sembako Untuk Warga Desa Semunai
PINGGIR, Riautribune. com - PT Bumi Perkasa Sampoerna kembali menyalurkan paket sembako kepada wa.
PHR Tampilkan Inovasi Proyek MNK, Ekoriparian Hingga Desa Energi Berdikari di IPA Convex 2024
JAKARTA, Riautribune.com – PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) sebagai perusahaan migas di Regional S.
Berikthiar Menanam Kebaikan, Anggota DPRD Pekanbaru Ruslan Tarigan Siap Bertarung di Pilkada 2024
PEKANBARU, Riautribune. com - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kota Pekanbaru mulai diwa.
Bupati Alfedri Lepas Keberangkatan 21 Orang Calon Jamaah Haji Asal Sungai Apit
SIAK, Riautribune - Terhitung Sebanyak 21 Calon Jamaah Haji (JCH) yang berasal dari Kecamatan Sun.