pilihan +INDEKS
Bebaskan 10 WNI Tanpa Tebusan, Pemerintah Dicap Cuma Jaga Gengsi
JAKARTA - riautribune : Pembebasan 10 warga negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok Abu Sayyaf masih menjadi pertanyaan publik. Apakah murni menggunakan jalur diplomasi atau membayar uang tebusan seperti yang diminta kelompok militan asal Filipina itu sebesar 50 juta peso atau kurang lebih sekira Rp 14,2 miliar.
“Memang muncul kecurigaan dari masyarakat, karena selama ini tidak pernah dalam membebaskan sandera (dari Abu Sayyaf) kecuali dengan tebusan. Hampir semua kasus itu terjadi kalau misalnya negosiasi berhasil ada uang baru bisa bebas,” kata Pengamat Terorisme UIN Jakarta, Zaki Mubarak , Selasa (3/5/2016).
Menurutnya, pernyataan pemerintah terkait tidak adanya tebusan hanyalah masalah gengsi semata. Pasalnya, jika diakui memang tebusan tersebut dibayar akan muncul anggapan bahwa pemerintah mengalah kepada Abu Sayyaf.
“Kalau enggak dibayar (tebusan) ya dipenggal kepalanya kaya warga Kanada kemarin. Jadi kalau Pak Sutiyoso (Kepala BIN) bilang tidak ada uang tebusan dan hanya mengandalkan keterampilan tim, seperti Kemenlu dan sebagainya itu saya kira hanya soal gengsi saja," tuturnya.
“Dilematis bagi pemerintah ketika mengakui ada sejumlah dana diberikan akan dianggap masa mengalah sama teroris. Dilemanya itu,” sambung Zaki.
Sebelumnya Presiden Kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri menyebut 10 sandera bebas karena memang ada membayar uang terbusan.
"Ya terang saja dilepas, wong dibayar kok," singkat Mega.(okz/rt)
Berita Lainnya +INDEKS
Gelas Kertas Ramah Lingkungan dari Indonesia Dukung Ajang Lari Internasional Bergengsi The RunCzech
JAKARTA, Riautribune.com - Dalam upaya mendukung pengurangan sampah plastik baik secara nasional .
Dubes Iran Terima Kunjungan Pengurus JMSI Pusat
JAKARTA, Riautribune.com - Duta Besar (Dubes) Republik Islam Iran, Mohammad Boroujerdi menerima k.
HUT Ke-4 JMSI akan Berikan Penghargaan untuk Sejumlah Tokoh Nasional dan Daerah
JAKARTA, Riautribune.com — Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) akan memberikan penghargaan un.
MoU PWI Pusat- Universitas Mercu Buana Meningkatkan Literasi Digital dan Memerangi Hoax
JAKARTA, Riautribune.com - PWI Pusat dan Universitas Mercu Buana sepakat menjalin kerja.
KSP Sebut Pencabutan Label Halal Produk Perusahaan Pendukung Israel Tak Punya Dasar Hukum
JAKARTA, Riautribune.com - Kantor Staf Presiden (KSP) Joko Widodo merespons pernyataan Maje.
Merasa Bingung Soal Keputusan MK, Saldi Isra Malah Dilaporkan ke Majelis Kehormatan
JAKARTA, Riautribune.com - Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra dilaporkan ke Majelis .