JAKARTA - riautribune : Pembebasan 10 warga negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok Abu Sayyaf masih menjadi pertanyaan publik. Apakah murni menggunakan jalur diplomasi atau membayar uang tebusan seperti yang diminta kelompok militan asal Filipina itu sebesar 50 juta peso atau kurang lebih sekira Rp 14,2 miliar.

“Memang muncul kecurigaan dari masyarakat, karena selama ini tidak pernah dalam membebaskan sandera (dari Abu Sayyaf) kecuali dengan tebusan. Hampir semua kasus itu terjadi kalau misalnya negosiasi berhasil ada uang baru bisa bebas,” kata Pengamat Terorisme UIN Jakarta, Zaki Mubarak , Selasa (3/5/2016).

Menurutnya, pernyataan pemerintah terkait tidak adanya tebusan hanyalah masalah gengsi semata. Pasalnya, jika diakui memang tebusan tersebut dibayar akan muncul anggapan bahwa pemerintah mengalah kepada Abu Sayyaf.

“Kalau enggak dibayar (tebusan) ya dipenggal kepalanya kaya warga Kanada kemarin. Jadi kalau Pak Sutiyoso (Kepala BIN) bilang tidak ada uang tebusan dan hanya mengandalkan keterampilan tim, seperti Kemenlu dan sebagainya itu saya kira hanya soal gengsi saja," tuturnya.

“Dilematis bagi pemerintah ketika mengakui ada sejumlah dana diberikan akan dianggap masa mengalah sama teroris. Dilemanya itu,” sambung Zaki.

Sebelumnya Presiden Kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri menyebut 10 sandera bebas karena memang ada membayar uang terbusan.

"Ya terang saja dilepas, wong dibayar kok," singkat Mega.(okz/rt)