pilihan +INDEKS
Perppu Ormas, Amien Rais: Langkah Jokowi dari Keliru ke Salah
BANDUNG — riautribune : Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Amien Rais menuding perancang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) mengidap Islamophobia.
“Jadi saya khawatir Jokowi ini langkahnya dari keliru ke salah, dari salah ke keliru. Jelas sekali ini menggoncangkan. Jadi menurut saya Perppu Ormas ini sebaiknya ditolak dan masukkan ke peti es,” kata Amien Rais setelah memberi ceramah di acara halal bihalal Muhammadiyah Jawa Barat di Bandung, Kamis, 13 Juli 2017.
Amien berujar terbitnya Perppu Ormas ini fatal. “Dia sudah mengabaikan fakta di masyakrat. Jadi si perancang Perppu ini adalah orang yang mengidap Islamophobia. Jelas program pertama (membubarkan) HTI. Siapa tahu kemudian FPI, kemudian menyusul yagn lain-lain,” kata dia.
Dia meminta DPR menolak Perppu Ormas tersebut. “Jadi sekalipun sudah di umumkan, kalau bisa ditolak oleh DPR, ini betul-betul berbahaya,” kata Amien.
Menurut Amien, sekalipun ada ormas yang dinilai berbahaya karena menawarkan idelogi yang bertentangan dengan Pancasila, tidak perlu dibubarkan. “Kalua ada ormas yang berbahaya yang sampai berani menawarkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, itu gak usah dibubarkan. Dipanggil, di ajak berdebat, dikasih limit waktu, atau tekanan tertentu kalau memang berbahaya,” kata dia.
Adapun tentang HTI, Amien menilai merupakan kumpulan orang Islam dari kampus yang yakin bahwa khilafah itu artinya pemerintahan berpegang pada wahyu langit. Kepada agama itulah yang bisa menyelesaikan masalah.
Menurutnya, HTI tidak membuat khilafat seperti zaman Umar bin Khatab atau Ali bin Abi Thalib. "Jadi khilafah itu artinya bahwa pemegang kekhilafahan, pemegang otoritas kekuasan, itu orang yang beragama, cinta pada kebenaran, tidak suka pada kezaliman dan lain-lain,” kata dia.
Dia meminta Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kala menimbang ulang Perppu Ormas tersebut. Amien berpendapat kalau perppu tersebut dilaksankan dan DPR mengamini, Indonesia akan anarkistis. "Dan saya khawatir kalau kesabaran umat sudah tidak tertahankan, tentu akan bergerak hal-hal yang tidak kita maui bersama,” kata Amien.
Sebelumnya, Ketua Pengurus Wilayah Muhamadyah Jawa Barat Jawa Barat Zulkarnaen sempat meminta Amien memberikan tausyiah soal Perppu Ormas tersebut. “Muhamadyah tidak akan dibubarkan oleh Perppu ini karena Muhamadyah paling depan membela Pancasila,” kata dia.
Dalam ceramahnya, Amien Rais mengatakan, situasi saat ini diklaimnya paling gawat. Dia mengaku belum pernah mengalami keadaan segawat, seberbahaya dan begitu memprihatinkan seperti saat ini. “Baru pertama kalinya sejak kita merdeka 71 tahun, ada fenomena di mana kekuasan ekonomi dan politik di genggam dalam satu tangan.”
Menurut Amien, kombinasi ini berbahaya. Sebab kombinasi kekuatan politik dan ekonomi di satu tangan merupakan resep yang cespleng untuk munculnya sebuah tirani, terutama penindasan minoritas atas mayoritas.
Dia membandingkan situasi saat ini dengan zaman presiden-presiden sebelumnya. “Waktu Bung Karno tidak boleh teman-teman Tionghoa itu berusaha membuka toko warung, kegiatan ekonomi di tingkat kabupaten. Dilarang. Maksimal di kecamatan. Pimpinan kita sudah paham, kalau sudah menguasai ekonomi, jangan dilepaskan politiknya. Pak Harto begitu. Dia akrab dengan Liem Soe Liong tapi mereka gak berani masuk ke politik,” kata Amien Rais.(tmpo)
Berita Lainnya +INDEKS
Gelas Kertas Ramah Lingkungan dari Indonesia Dukung Ajang Lari Internasional Bergengsi The RunCzech
JAKARTA, Riautribune.com - Dalam upaya mendukung pengurangan sampah plastik baik secara nasional .
Dubes Iran Terima Kunjungan Pengurus JMSI Pusat
JAKARTA, Riautribune.com - Duta Besar (Dubes) Republik Islam Iran, Mohammad Boroujerdi menerima k.
HUT Ke-4 JMSI akan Berikan Penghargaan untuk Sejumlah Tokoh Nasional dan Daerah
JAKARTA, Riautribune.com — Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) akan memberikan penghargaan un.
MoU PWI Pusat- Universitas Mercu Buana Meningkatkan Literasi Digital dan Memerangi Hoax
JAKARTA, Riautribune.com - PWI Pusat dan Universitas Mercu Buana sepakat menjalin kerja.
KSP Sebut Pencabutan Label Halal Produk Perusahaan Pendukung Israel Tak Punya Dasar Hukum
JAKARTA, Riautribune.com - Kantor Staf Presiden (KSP) Joko Widodo merespons pernyataan Maje.
Merasa Bingung Soal Keputusan MK, Saldi Isra Malah Dilaporkan ke Majelis Kehormatan
JAKARTA, Riautribune.com - Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra dilaporkan ke Majelis .