pilihan +INDEKS
Kalau Berfoto Bukan Kebetulan
PEKANBARU-riautribune : Terbongkarnya adanya kongkow-kongkow yang dilakukan jajaran Polda Riau dengan bos PT Andika Pratama Sawit Lestari (APSL) perusahaan Perkebunan sawit belum lama ini ditanggapi serius oleh DPRD Provinsi Riau.
Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman, Senin (5/9) meminta Kapolri secara tegas menangani kasus ini jika itu benar. "Kalau sampai berfoto-foto itu bukan kebetulan ketemu," ujarnya.
"Kasus ini sudah mendapat perhatian bapak Kapolri, kita serahkan semuanya kepada beliu tentang kebenaran ini," jelasnya.
Sebelumnya, kata politisi Demokrat ini, Kapolda Riau sudah menyampaikan, pertemuan itu hanya kebetulan.
"Kapolda sudah menyampaikan itu hanya kebetulan, mungkin dalam pertemanan bisa terjadi. Tapi saya sarankan kepada penegak hukum yang berhubungan dengan pihak yang bermasalah yang melakukan pelanggaran sudah ada aturannya supaya tidak berhubungan, baik itu pemberian, mengajak makan, itu tindakan garafikasi," ujarnya.
Namun katanya jika foto benar adanya bukan hanya kebetulan, DPRD Riau akan menyerahkan sepenuhnya kepada Kapolri.(mbo)
Berita Lainnya +INDEKS
Pemkab Siak Buka Layanan Pengaduan Berbasis Online 24 Jam Untuk Korban, Jangan Ragu Melapor
SIAK, Riautribune.com - Dalam upaya menghentikan kekerasan pada Perempuan dan Anak serta mencipta.
Elektabilitas Kelmi Amri Tertinggi di Rokan Hulu
JAKARTA, Riautribune.com - Lembaga Survei Indikator.
Kecewa Tak Dapat Kupon, Peserta: 'Dah Macam Berebut Sembako dah, Moh lah Balik, Panitia Tak Jelas
SIAK, Riautribune.com - Gara-gara tak kebagian Kupon, warga yang mengikuti acara Jalan Seha.
Edy Natar: Apakah Karena Ada Nasution, Saya Bukan Anak Asli Riau?
PEKANBARU, Riautribune. com - Pernyataan Wan Abu Bakar beberapa hari lalu yang .
Terus Melaju, M Nasir Melamar ke DPD PDI-P Riau
PEKANBARU - Riautribune: M Nasir Calon Gubernur yang juga kader Partai Demokrat, kini melanjutkan.
Melalui Webinar, Dinkes Siak Perkuatkan Jaringan Kesehatan di Setiap Kecamatan
SIAK, Riautribune. com - Penerapan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer Berdasarkan Keputusan Men.