pilihan +INDEKS
Menpan-RB Yuddy: Keputusan Pengurangan PNS di Tangan Presiden Jokowi
JAKARTA-riautribune: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, keputusan akhir rasionalisasi atau pengurangan 1 juta pegawai negeri sipil (PNS) ada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, jika Presiden Jokowi menolak wacana pengurangan 1 juta PNS yang tidak produktif, maka pengurangan tersebut tidak akan dilaksanakan.
"Ini akan kami sampaikan ke Presiden dalam bentuk format kebijakan yang dibahas di rapat kabinet. Keputusan akhir di Presiden. Jadi, angka 1 juta itu angka simulasi yang kami tawarkan, rasio pegawai yang pas untuk penuhi kebutuhan Indonesia," ujar Yuddy di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/6/2016).
Saat ini, sambung Yuddy, idealnya jumlah PNS di Indonesia adalah 1,5 persen dari jumlah penduduk atau 3,5 juta orang. Namun, hal tersebut justru berbanding terbalik dengan jumlah PNS mencapai angka 4,5 juta. Sehingga, harus dikurangi sebanyak 1 juta sehingga angka tersebut pas menjadi 3,5 juta.
Ia meyakini wacananya tersebut akan dapat mengurangi beban pengeluaran anggaran pemerintah. Sehingga, kata dia, ke depan Indonesia akan memiliki PNS yang produktif jika 1 juta PNS tersebut telah dikurangi.
"Bagaimana mungkin negara mengeluarkan uang begitu besar apabila disiplin rendah, pelayanan buruk," pungkasnya.(okz/rt)
Berita Lainnya +INDEKS
Gelas Kertas Ramah Lingkungan dari Indonesia Dukung Ajang Lari Internasional Bergengsi The RunCzech
JAKARTA, Riautribune.com - Dalam upaya mendukung pengurangan sampah plastik baik secara nasional .
Dubes Iran Terima Kunjungan Pengurus JMSI Pusat
JAKARTA, Riautribune.com - Duta Besar (Dubes) Republik Islam Iran, Mohammad Boroujerdi menerima k.
HUT Ke-4 JMSI akan Berikan Penghargaan untuk Sejumlah Tokoh Nasional dan Daerah
JAKARTA, Riautribune.com — Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) akan memberikan penghargaan un.
MoU PWI Pusat- Universitas Mercu Buana Meningkatkan Literasi Digital dan Memerangi Hoax
JAKARTA, Riautribune.com - PWI Pusat dan Universitas Mercu Buana sepakat menjalin kerja.
KSP Sebut Pencabutan Label Halal Produk Perusahaan Pendukung Israel Tak Punya Dasar Hukum
JAKARTA, Riautribune.com - Kantor Staf Presiden (KSP) Joko Widodo merespons pernyataan Maje.
Merasa Bingung Soal Keputusan MK, Saldi Isra Malah Dilaporkan ke Majelis Kehormatan
JAKARTA, Riautribune.com - Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra dilaporkan ke Majelis .