Anggaran Honorer K2 Jadi CPNS Tak Tercantum Dalam APBN, Pemerintah Harus Jelaskan

JAKARTA-riautribune: Presiden Joko Widodo diharapkan memenuhi tuntutan para honorer kategori dua (K2) yang akan demo besar-besaran dengan ‘mengepung’ Istana pada 10 Februari 2016 mendatang. Tuntutannya adalah agar diangkat menjadi CPNS.

Desakan itu disampaikan Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris, dalam keterangan persnya, (Selasa, 2/2).

Menurutnya, kemampuan keuangan negara yang tidak mencukupi untuk membiayai honorer K2 menjadi CPNS adalah alasan klasik. Karena itu Pemerintah seharusnya sejak awal punya solusi mensiasati persoalan ini.

Apalagi, sebenarnya, pada RAPBN 2016 terdapat anggaran untuk pengangkatan guru honorer, dan DPR telah setuju, tetapi ketika menjadi APBN anggaran tersebut tidak tercantum.

"Artinya anggaran tersedia, tetapi diprioritaskan buat yang lain. Presiden harus mampu jelaskan ini. Pembangunan infrastruktur penting, tetapi pembangunan manusia lewat pendidikan jauh lebih penting," tegasnya.

"Dan para guru honorer ini adalah salah satu tulang punggung pembangunan manusia itu. Pemerintah harus bisa pilah prioritas. Saat ini pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS terutama tenaga guru adalah prioritas," sambung Fahira.

Terkait soal benturan regulasi, Fahira berpendapat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden punya ‎diskresi untuk pengangkatan honorer K2.

"Presiden bisa keluarkan Perpres. Saya rasa Parlemen (DPR dan DPD) akan mendukung itu. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran. Dengan begini, anggaran pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS terutama tenaga guru bisa dimunculkan lagi dalam RAPBN Perubahan 2016," demikian Fahira.(rmol/rt)