pilihan +INDEKS
Penguasaan Lahan Kebun Sawit dan HTI di Rupat Harus Dikaji Ulang
BENGKALIS-riautribune: Anggota DPRD Bengkalis dari Komisi II Fakhrul Nizam, ST mendesak Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Disbunhut) Kabupaten Bengkalis untuk mengkaji ulang dan bersikap tegas. Hal ini terkait dengan penguasaan sekaligus pengelolaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit serta hutan tanaman industri (HTI) di Pulau Rupat yang terbukti ilegal.
“Penguasaan dan pengelolaan lahan di Pulau Rupat dicurigai ada yang tumpang tindih. Karena banyak orang berinvestasi di Pulau Rupat untuk membuka perkebunan kelapa sawit, mulai dari skala besar, menengah dan kecil serta HTI. Padahal Pulau Rupat itu termasuk kawasan terluar dan lahan di sana diyakini mayoritasnya adalah hutan lindung dan hutan produksi terbatas (HPT) yang tidak bisa dikonversi begitu saja,” ungkap Fakhrul Nizam, Ahad (24/01).
Bahkan dikatakannya, sampai sekarang berapa jumlah perusahaan yang berinvestasi di sektor perkebunan kelapa sawit, Komisi II tidak mengetahui apakah kawasan yang dipakai legal serta ada izin pelepasan kawasannya oleh pemerintah. Demikian juga untuk HTI yang dikelola PT. Sumatera Riang Lestari (SRL) di Pulau Rupat, apakah lahan yang mereka kelola betul-betul bukan hutan atau lahan negara yang tidak bisa dikonversi atau malah ada penyalahgunaan izin.
Politisi dari PAN ini berharap ada pemetaan khusus untuk Pulau Rupat, mana kawasan yang boleh dan tidak boleh dieksplorasi. Karena menurutnya, banyak beredar informasi pembukaan kebun kelapa sawit baik oleh perusahaan maupun individu-individu semakin marak di Pulau Rupat. Pembukaan perkebunan kelapa sawit di Pulau Rupat diduga dilakukans secara serampangan baik oleh individu maupun perusahaan.
“Pertanyaannya, lahan siapa yang digarap oleh pengusaha perkebunan kelapa sawit sekarang ini di Pulau Rupat. Disbunhut Bengkalis kita minta jangan berpangku tangan saja, terkait maraknya pembukaan kebun kelapa sawit di pulau terluar tersebut,” pinta Fakhrul.
Selanjutnya, ada jual beli lahan dalam skala besar mencapai ratusan hektar di beberapa desa di Pulau Rupat oleh orang-perorangan. Termasuk adanya informasi jual beli lahan di tepi pantai dengan alasan untuk pengembangan sektor pariwisata. “Setahu saya lahan di tepi pantai adalah milik negara yang tidak boleh diperjualbelikan. Masalah lahan di Pulau Rupat selama ini nyaris tidak terdeteksi, dan jangan ada pembiaran, termasuk penguasaan lahan oleh Warga Negara Asing (WNA) di Rupat,” tutup Fakhrul.
Terpisah, Kepala Disbunhut Kabupaten Bengkalis Herman Mahmud ketika ditanya soal penguasaan lahan di Pulau Rupat, menyebutkan kalau perkebunan dan HTI jelas harus mendapatkan izin dari pemerintah. Terkait adanya dugaan penguasaan dan pengelolaan lahan yang diduga menggarap kawasan HPT pihaknya akan segera mencari tahu.
“Semua pembukaan perkebunan dan HTI tentu harus ada izin. Soal adanya jual beli lahan kita akan segera cari tahu ke lapangan, apakah lahan yang diperjualbelikan itu memang milik yang bersangkutan atau hutan negara, termasuk informasi maraknya pembukaan perkebunan kelapa sawit secara sembarangan di Pulau Rupat,” jawab Herman. (afa)
Berita Lainnya +INDEKS
Peringatan May Day di Perawang Bertabur Hadiah, Bukti Sinergitas Pekerja, Perusahaan dan Pemkab Siak
SIAK, Riautribune.com - Peringatan May Day (Hari Buruh Internasioanl) di Perawang, Kecamatan Tual.
Pemkab Siak Buka Layanan Pengaduan Berbasis Online 24 Jam Untuk Korban, Jangan Ragu Melapor
SIAK, Riautribune.com - Dalam upaya menghentikan kekerasan pada Perempuan dan Anak serta mencipta.
Elektabilitas Kelmi Amri Tertinggi di Rokan Hulu
JAKARTA, Riautribune.com - Lembaga Survei Indikator.
Kecewa Tak Dapat Kupon, Peserta: 'Dah Macam Berebut Sembako dah, Moh lah Balik, Panitia Tak Jelas
SIAK, Riautribune.com - Gara-gara tak kebagian Kupon, warga yang mengikuti acara Jalan Seha.
Edy Natar: Apakah Karena Ada Nasution, Saya Bukan Anak Asli Riau?
PEKANBARU, Riautribune. com - Pernyataan Wan Abu Bakar beberapa hari lalu yang .
Terus Melaju, M Nasir Melamar ke DPD PDI-P Riau
PEKANBARU - Riautribune: M Nasir Calon Gubernur yang juga kader Partai Demokrat, kini melanjutkan.