Mendagri: Soal "Reshuffle", Kita Harus TNI "Taat Nurut Instruksi"

JAKARTA-riautribune: Menteri Dalam Negeri,Tjahjo Kumolo enggan berspekulasi apakah posisinya aman dari perombakan kabinet kedua yang santer bakal dilakukan Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat.

Kendati begitu, Tjahjo mengaku dirinya siap jika memang harus kena geser.

Menurut Tjahjo, Jokowi lah yang berwenang penuh dalam mengevaluasi kinerja para pembantunya, dan melakukan bongkar-pasang.

"Saya tidak komentar (soal reshuffle). Hari ini juga jika Bapak Presiden memutuskan saya diganti pun kita harus TNI, 'Taat Nurut Instruksi'," kata Tjahjo, saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (11/1/2016).

"Kita kan pembantu Presiden. Yang mengevaluasi dan menilai menteri yang berwenang adalah Presiden," lanjut politisi PDI Perjuangan itu.

Soal siapa yang menjadi menteri, ia kembali menekankan bahwa hal itu kewenangan penuh Jokowi.

"Pimpinan parpol menyampaikan masukan. Saya yakin Pak Jokowi mendengar," ujar Tjahjo.

Sementara, saat ditanya santernya kabar pencopotan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Mariani Soemarno, Tjahjo memberikan sinyal kuat akan isu itu

Ia mengatakan, Megawati ingin agar BUMN tidak menjadi beban pemerintah. Masih mengutip Megawati, kata Tjahjo, BUMN diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada pemerintah dan kesejahteraan rakyat.

"Intinya ke situ. Soal Rini dicopot atau tidak, ya tanya Presiden. Yang bisa menerjemahkan (pesan Megawati) kan Presiden," kata Tjahjo.(kpc/rt)