pilihan +INDEKS
Ada 6 Poin Kesimpulan Panja Migas DPR,
Pertamina dan Chevron Didesak Tindaklanjuti Aspirasi Masyarakat Riau
JAKARTA - riautribune : Hasil dari rapat dengar pendapat panitia kerja (Panja) Migas Komisi VII DPR, pada Selasa (9/2/2021), ditetapkan sebanyak 6 poin kesimpulan rapat. Salah satunya mendesak Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan dan PT Chevron Pasific Indonesia (CPI), untuk segera menindaklanjuti aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat Riau terkait pengelolaan Blok Rokan.
Demikian disampaikan pimpinan Panja Migas Komisi VII DPR, Alex Noerdin dalam membaca keputusan rapat yang dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Provinsi Riau Edy Natar Nasution, Ketua LAM Riau Datuk Syahril Abubakar, serta kepala SKK Migas, Direktur Pertamina Hulu Rokan, Direktur Utama PT PGN, dan Presiden Direktur PT CPI.
"Panja Migas komisi VII DPR RI mendesak direktur utama PT Pertamina Hulu Rokan dan PT Chevron Pasific Indonesia, untuk segera menindaklanjuti aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat riau terkait pengelolaan Blok Rokan. Setuju,?" tanya Alex Noerdin dan dijawab setuju oleh seluruh peserta rapat.
Sementara dari salinan kesimpulan rapat yang diterima, disebutkan 6 poin kesimpulan sebagai berikut:
1. Panja Migas Komisi VII DPR mendesak PT Pertamina dan Pertamina Hulu Rokan, untuk memfasilitasi diskusi Bisnis to Bisnis dengan BUMD di Riau. Untuk berpartisipasi dalam investasi mengelola ladang minyak di Blok Rokan yang beralih dari PT CPI ke PT Pertamina Hulu Rokan.
2. Panja Migas Komisi VII DPR RI mendesak Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan dan PT Chevron Pasific Indonesia, untuk segera menindaklanjuti aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat Riau terkait pengelolaan Blok Rokan.
3. Panja Migas DPR akan mengagendakan kunjungan kerja ke Blok Rokan dan rapat teknis lanjutan pada masa sidang, tahun 2020-2021 dengan jajaran teknis dari PGN dan Chevron Pasific Indonesia terkait pengalihan pengelolaan Blok Rokan.
4. Panja Migas komisi VII DPR RI, mendesak Presiden Direktur PT Chevron Pasific Indonesia dan yang terkait untuk segera menuntaskan kewajiban lingkungan, diantaranya pembayaran biaya pemulihan tanah terkontaminasi minyak atau TTM.
5. Panja Migas komisi VII DPR RI, mendesak PT Pertamina Hulu Rokan untuk memprioritaskan mempekerjakan kembali tenaga kerja yang selama ini bekerja di PT Chevron Pasific Indonesia.
6. Panja Migas komisi VII DPR RI, meminta Wakil Gubernur Provinsi Riau, Ketua LAM Riau, kemudian juga lembaga adat lainnya, serta Kepala SKK Migas, Direktur Pertamina Hulu Rokan, Direktur Utama PT PGN dan Presiden Direktur PT Chevron Pasific Indonesia. Untuk memasukkan jawab data tertulis kepada Komisi VII DPR dan ke Pemprov Riau paling lambat 19 Februari 2021. (ckp)
Berita Lainnya +INDEKS
Edy Natar: Apakah Karena Ada Nasution, Saya Bukan Anak Asli Riau?
PEKANBARU, Riautribune. com - Pernyataan Wan Abu Bakar beberapa hari lalu yang .
Terus Melaju, M Nasir Melamar ke DPD PDI-P Riau
PEKANBARU - Riautribune: M Nasir Calon Gubernur yang juga kader Partai Demokrat, kini melanjutkan.
Melalui Webinar, Dinkes Siak Perkuatkan Jaringan Kesehatan di Setiap Kecamatan
SIAK, Riautribune. com - Penerapan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer Berdasarkan Keputusan Men.
Hutama Karya Pastikan Harimau Mati Tertabrak Mobil Bukan di Jalan Tol Yang Berada di Riau
PEKANBARU, Riautribune. com - Beredar video dan photo seekor harimau mati tergeletak di jalan tol.
69 Orang Anggota PPK di Siak Resmi di Lantik, 1 Orang Berhalangan Hadir, KPU Siak Berikan Bimtek
SIAK, Riautribune.com - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak melantik 70 orang panitia pemilihan .
Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah Raih Rekor MURI
SIAK, Riautribune.com - Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah (TASL), di Kabupaten Siak, Provins.