pilihan +INDEKS
5 Tuntutan KNCI Pada DPRD Riau Saat Berunjuk Rasa
PEKANBARU - riautribune: Ratusan karyawan dan pengusaha ponsel yang tergabung dalam Kesatuan Niaga Celuler Indonesia (KNCI), masih terus melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Riau, Senin 2 April 2018.
Dalam aksi unjuk rasa tersebut, setidaknya terdapat lima hal yang mereka tuntut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau.
Berikut kelima poin tuntutan massa:
1. Mendukung registrasi kartu perdana prabayar secara valid sesuai identitas
2. Menolak pembatasan 1 NIK untuk 3 kartu perdanana
3. Pemerintah CQ Kementerian Komunikasi dan Informasi telah membohongi outlet seluler
4. Menuntut kominfo untuk bertanggung jawab menjamin keamanan data pribadi masyarakat
5. Memohon kepada Presiden Republik Indonesia agar turun tangan menyelesaikan, demi keberlangsungan outlet selaku yang jadi sumber penghindupan lima juta masyarakat Indonesia.
Hingga berita ini diterbitkan, massa masih terus melakukan orasinya. (bpc)
Berita Lainnya +INDEKS
KLHK Apresiasi Upaya PHR Cegah Konflik Gajah dengan Manusia dan Lestarikan Keanekaragaman Hayati
JAKARTA, Riautribune. com — PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) bersama mitranya, Rimba Satwa Foundat.
Bakal Calon Gubernur Riau , Abdul Wahid Salurkan Bantuan kepada Korban Bencana di Sumbar
TANAH DATAR, Riautribune. com - Calon Gubernur Riau dari PKB Abdul Wahid memberikan bantuan.
JMSI Tolak RUU Penyiaran yang Bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Pers
JAKARTA, Riautribune. com - Organisasi perusahaan pers Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI.
PT BSP Salurkan Paket Sembako Untuk Warga Desa Semunai
PINGGIR, Riautribune. com - PT Bumi Perkasa Sampoerna kembali menyalurkan paket sembako kepada wa.
PHR Tampilkan Inovasi Proyek MNK, Ekoriparian Hingga Desa Energi Berdikari di IPA Convex 2024
JAKARTA, Riautribune.com – PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) sebagai perusahaan migas di Regional S.
Berikthiar Menanam Kebaikan, Anggota DPRD Pekanbaru Ruslan Tarigan Siap Bertarung di Pilkada 2024
PEKANBARU, Riautribune. com - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kota Pekanbaru mulai diwa.