PEKANBARU, Riautribune.com - It is considered that the lack of socialization of the government program that launched the Analog Switch Off (ASO) or analogue to digital TV migration system in Riau has caused several related parties to face many obstacles.

This was revealed in a Public Discussion entitled Disadvantages of ASO Implementation in Riau Province and held on the 3rd floor of the Riau Regional Indonesian Broadcasting Commission (KPID) office on Wednesday, December 7 2022.

Chairman of Commission I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, who was present at the meeting, gave his response.

Baca Juga : Pelaksanaan ASO di Riau, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau : Jangan Ada Gejolak

Eddy A Mohd Yatim menghimbau agar masalah ini mestinya segera diselesaikan supaya tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.

Dari catatannya, permasalah ASO ini menjadi banyak kendala karena kurangnya sosialisasi dari instansi terkait, dalam hal ini Kominfo. 

Selain dirasa kurangnya sosialisasi, masih ada ditemukan sejumlah kendala teknis di beberapa daerah cakupan Provinsi Riau.

Baca Juga : Banyak Keluhan Guru Honorer dan PPPK, Karmila Sayangkan Ketidakhadiran Dinas Pendidikan

”Seperti di beberapa kabupaten dan kota di Riau, spektrum frekuensinyanya sudah ada, tetapi STB (Set Top Box), alat untuk menangkap siaran digital tidak ada," jabar Eddy A Mohd Yatim pada pertemuan tersebut.

"Lalu ada daerah yang mendapat bantuan STB, jumlahnya hingga belasan ribu unit, seperti di Kepulauan Meranti, tetapi kendalanya malah tower atau pemancar frekwensi digitalnya belum tersedia,” lanjutnya.

Menurut politikus Partai Demokrat Riau ini, penyaluran STB gratis untuk masyarakat di kabupaten dan kota, terutama daerah yang berbatasan dengan negara tetangga Malaysia itu, masih belum dapat digunakan.

Baca Juga : Tingkatkan Kemampuan Berbahasa Inggris, Pemprov Riau Akan MoU dengan Cambridge University

Berdasarkan pendataan tim di lapangan, didapati masyarakat di daerah perbatasan, atau Pulau Terluar menggunakan peratalan STB TV digital justru untuk menangkap siaran-siaran dari negara jiran tersebut.

”Jadi jangan salahkan masyarakat Riau yang di perbatasan atau Pulau Terluar itu lebih mengenal Perdana Menteri Dato’ Anwar Ibrahim ketimbang Presiden Jokowi,” tukasnya.

Terkait program pembagian STB TV digital gratis ini, juga menimbulkan keluhan dari pemerintah daerah kabupaten dan kota di Riau. 

Baca Juga : Banyak Pengangguran di Siak, Perusahaan Besar Malah Terima Tenaga Kerja dari Luar Riau

Pasalnya, pemerintah melalui Kementerian Kominfo (Komunikasi dan Informatika) hanya memberikan unitnya, tetapi tidak disertai pembelian tiang, antena dan biaya pasang.

”Jadi jangan sampai, ini menjadi beban tambahan keuangan bagi pemerintah daerah,” kata salah seorang Kepala Dinas Kominfotik di Riau.

The meeting finally came to the conclusion that all the problems that occurred in the area of ??Riau Province related to the ASO and STB issues would be brought back into a meeting with members of the DPRD Riau Province to be submitted to the central government.***