Pemprov-DPRD Riau Gelar Pertemuan Bahas APBD 2017

  
PEKANBARU - riautribune : DPRD Riau beserta pemerintah provinsi menyampaikan saat ini tengah melakukan rapat dengar pendapat membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017 dan optimistis kegiatan akan berjalan di awal Januari.

"Kita diundang ke Kemendagri untuk RDP. Jadi, antara kita pimpinan (DPRD Riau), Banggar, dan TAPD Pemprov diskusikan tentang verifikasi," kata Ketua DPRD Riau Septina Primawati dihubungi dari Pekanbaru, Jumat.

APBD Riau 2017 sendiri telah disahkan DPRD Riau pada awal Desember 2016 dengan nilai Rp10,459 triliun. Hingga lewat 15 hari sampai saat ini masih menjalani proses verifikasi di Kemendagri.

Lebih lanjut, Septina mengatakan kalau pihaknya mengupayakan agar proses verifikasi di Kemendagri bisa selesai secepatnya. Apalagi saat ini telah memasuki pekan terakhir bulan Desember 2016.

"Kita targetkan setelah pulang dari Jakarta langsung kita bahas dengan TAPD. Kita harapkan 1 Januari (2017) kegiatan bisa berjalan. Mudah-mudahan itu bisa terealisasikan," ujar Politisi Wanita dari Partai Golongan Karya ini.

APBD Riau dalam tiga tahun ini terus mengalami penurunan akibat berkurangnya dana bagi hasil minyak dan gas. Pada tahun 2016 mencapai Rp11,2 triliun, tapi dirasionalisasi karena pengurangan DBH Migas senilai Rp276 miliar sehingga menjadi sekitar Rp10,7 triliun. Pada APBD 2015, Rp11,4 triliun pada setelah perubahan.

Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengharapkan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016 hingga akhir Desember ini bakal mencapai angka 80 persen. Kini baru mencapai 67,49 persen, meliputi realisasi anggaran fisik mencapai 83,47 persen, belanja tidak langsung 83,57 persen, dan belanja langsung 83,38 persen.

"Saya optimistis hingga 31 Desember, realisasi anggaran bisa 80 persen bahkan ada prestasi yang dicapai karena adanya efisiensi. Dari LPSE itu kita bisa berhasil melakukan penghematan 13 persen," kata Arsyadjuliandi Rachman.(antr)