PEKANBARU - Raut wajah Ginda Burnama terlihat tegang. Suaranya bergetar namun tegas saat berbicara di depan Forum Konsultasi Publik RPJMD Provinsi Riau 2025-2029 dan RKPD Provinsi Riau 2026 di Gedung Daerah Riau, Rabu (12/3/2025).
"Saya tidak setuju TPP dipotong," ujar Ginda, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Riau, dengan nada yang penuh emosi. "Hak-hak dan keringat OPD ini juga harus diperhatikan, Pak Gubernur.
Jangan sampai hutang tahun lalu tidak dibayarkan karena dipotong. Ini juga merupakan serapan aspirasi kami dari masyarakat," lanjutnya, menatap tajam ke arah Gubernur Riau, Abdul Wahid, yang duduk di barisan depan.
Di ruangan itu, suasana menjadi hening. Pernyataan Ginda mencerminkan keresahan yang kini menghantui ribuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Riau. Isu pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) membuat sebagian besar dari mereka cemas akan masa depan yang kian tak menentu.
Rencana pemangkasan TPP ini mencuat setelah Pemprov Riau mengalami defisit anggaran sebesar Rp1,5 triliun dan tunda bayar kegiatan tahun 2024 yang mencapai kurang lebih dari Rp2,5 triliun.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau yang hanya sebesar Rp8 triliun pun dinilai tidak mampu menopang beban belanja pegawai yang mencapai Rp4 triliun. "Kalau kerja tidak ada, tapi gajinya besar, lalu apa yang mereka kerjakan?" ujar Abdul Wahid dengan nada datar namun menusuk.
Menurutnya, pemangkasan TPP adalah langkah rasional untuk menjaga keuangan daerah tetap stabil. "TPP itu tambahan, bukan gaji pokok. Kalau keuangan normal, tidak ada masalah. Tapi saat ini kita sedang tidak normal," tambahnya.
Namun, bagi Ginda, pemangkasan TPP bukan sekadar hitungan angka. Itu menyangkut kehidupan ribuan pegawai dan keluarganya yang telah mengabdi dengan keringat dan dedikasi.
"Kalau ada oknum yang tidak bekerja sesuai tugasnya, silakan Pak Gubernur ganti. Tapi jangan korbankan semua yang sudah bekerja dengan sepenuh hati," tegas Ginda.
Pemangkasan TPP tak hanya berisiko memicu keresahan di kalangan pegawai, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas layanan publik. Di rumah sakit, di sekolah, di kantor-kantor pelayanan, pegawai yang kecewa dan merasa tidak dihargai berisiko menurunkan kinerja mereka.
Seusai forum, Ginda Burnama terlihat berbincang dengan beberapa pegawai yang hadir. Wajah mereka penuh harap, seolah menanti kepastian bahwa hak-hak mereka tidak akan dikorbankan. (gs)