PEKANBARU, Riautribune - Bank Riau Kepri (BRK) Syariah mengumumkan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham-Luar Biasa (RUPSLB) yang akan dilaksanakan pada Jumat, 15 Desember 2023.
Rencana Pemprov Riau sebagai Pemegang Saham pengendali untuk melaksanakan RUPS-LB Bank Riau Kepri Syariah pada bulan depan ditanggapi positif oleh tokoh masyarakat Riau dan politikus senior, Asri Auzar.
"Kita apresiasi Pak Gubernur yang bersedia mendengar aspirasi dari masyarakat Riau untuk menuntaskan pemilihan Dirut BRK Syariah secepatnya, sehingga tidak ada lagi penilian negatif terhadap Bank Daerah itu," ucap mantan Wakil Ketua DPRD Riau tersebut.
Ditambahkannya, hasil kerja Pansel harus ditindaklanjuti. Sebab Pansel telah bekerja dengan independen serta profesional, dan juga telah menghabiskan dana yang cukup besar untuk menyelesaikan tugasnya.
"Itu anggota pansel ada dari akademisi dan juga bekerjasama dengan lembaga perbankan yang propesional, LPPI di Jakarta. Tentu besar anggaran APBD Provinsi Riau yang terpakai untuk kegiatan ini. Jangan sampai sia-sia, karena merugikan masyarakat Riau" tegasnya.
Menurutnya, berdasarkan Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang pengangkatan, pemberhentian anggota dewan pengawas atau anggota komisaris dan anggota direksi BUMD pada pasal 47 ayat 2 dinyatakan bahwa kepala daerah menetapkan 1(satu) calon Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi setelah melakukan wawancara tahap akhir.
Ia berharap, agar para pemegang saham BRK Syariah tidak menyia-nyiakan hasil kerja Pansel ini, apalagi sampai tidak menghasilkan keputusan terbaik untuk BRK Syariah. Semoga dengan diputuskannya Dirut BRKS ini secepatnya tidak menjadikan penilaian Kesehatan BRKS oleh OJK menjadi tidak sehat.
"Terlepas dari calon yang diusulkan Pansel adalah putra daerah dan dari internal BRK Syariah sendiri, tapi Hendra itu nilai nya paling tinggi. Dari peraturan dan ketentuan juga tidak melanggar. Ini sudah jalan nya. Semoga ini menjadi pertimbangan para pemegang saham di RUPS nanti," tutup Asri Auzar.
Saham Bank Riau Kepri 100% dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Untuk saat ini, komposisi porsi saham terbesar BRK Syariah diantara 21 pemegang saham Pemda Riau dan Kepri adalah Pemprov Riau diperingkat No.1, Pemkab Kampar No.2, Pemkab Bengkalis No.3 dan Pemkab Meranti No.4.
PEKANBARU, Riautribune - Bank Riau Kepri (BRK) Syariah mengumumkan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham-Luar Biasa (RUPSLB) yang akan dilaksanakan pada Jumat, 15 Desember 2023.
Rencana Pemprov Riau sebagai Pemegang Saham pengendali untuk melaksanakan RUPS-LB Bank Riau Kepri Syariah pada bulan depan ditanggapi positif oleh tokoh masyarakat Riau dan politikus senior, Asri Auzar.
"Kita apresiasi Pak Gubernur yang bersedia mendengar aspirasi dari masyarakat Riau untuk menuntaskan pemilihan Dirut BRK Syariah secepatnya, sehingga tidak ada lagi penilian negatif terhadap Bank Daerah itu," ucap mantan Wakil Ketua DPRD Riau tersebut.
Ditambahkannya, hasil kerja Pansel harus ditindaklanjuti. Sebab Pansel telah bekerja dengan independen serta profesional, dan juga telah menghabiskan dana yang cukup besar untuk menyelesaikan tugasnya.
"Itu anggota pansel ada dari akademisi dan juga bekerjasama dengan lembaga perbankan yang propesional, LPPI di Jakarta. Tentu besar anggaran APBD Provinsi Riau yang terpakai untuk kegiatan ini. Jangan sampai sia-sia, karena merugikan masyarakat Riau" tegasnya.
Menurutnya, berdasarkan Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang pengangkatan, pemberhentian anggota dewan pengawas atau anggota komisaris dan anggota direksi BUMD pada pasal 47 ayat 2 dinyatakan bahwa kepala daerah menetapkan 1(satu) calon Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi setelah melakukan wawancara tahap akhir.
Ia berharap, agar para pemegang saham BRK Syariah tidak menyia-nyiakan hasil kerja Pansel ini, apalagi sampai tidak menghasilkan keputusan terbaik untuk BRK Syariah. Semoga dengan diputuskannya Dirut BRKS ini secepatnya tidak menjadikan penilaian Kesehatan BRKS oleh OJK menjadi tidak sehat.
"Terlepas dari calon yang diusulkan Pansel adalah putra daerah dan dari internal BRK Syariah sendiri, tapi Hendra itu nilai nya paling tinggi. Dari peraturan dan ketentuan juga tidak melanggar. Ini sudah jalan nya. Semoga ini menjadi pertimbangan para pemegang saham di RUPS nanti," tutup Asri Auzar.
Saham Bank Riau Kepri 100% dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Untuk saat ini, komposisi porsi saham terbesar BRK Syariah diantara 21 pemegang saham Pemda Riau dan Kepri adalah Pemprov Riau diperingkat No.1, Pemkab Kampar No.2, Pemkab Bengkalis No.3 dan Pemkab Meranti No.4.
Sebelumnya Wakil Ketua Komisi III DPRD Riau, H Zulkifli Indra, SH menyoroti terkatung-katungnya proses pemilihan Dirut BRK Syariah.
Kekosongan Dirut BRK Syariah yang semakin lama, dinilai Zulkifli Indra dapat berdampak besar terhadap kinerja bank daerah ini. " Kekosongan Dirut BRK Syariah ini tidak bisa dibiarkan berlama-lama. Kondisi ini mempengaruhi kinerja BRK Syariah. Pengambilan kebijakan yang harus diputuskan Dirut, tidak bisa dilakukan," ungkap Anggota Dewan yang sering disapa Bang Zul.***