PEKANBARU-riautribune: Sebagai sebuah tanggung jawab moral, sejumlah akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau menggelar Focus Discusi Group (FGD) peningkatan Implementasi Good Governance. Program yang menghadirkan akademisi seperti Prof Ali Yusri,MS Dra Wan Asrida,Msi dan lainnya, membawa spirit bagaimana pelayanan publik di tingkat daerah dapat terus prima.
“Kami mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Daerah Bengkalis, dalam kegiatan pengabdian masyarakat dan penelitian ilmiah, di Kantor Camar pinggir Kabupaten Bengkalis. Turut hadir sejumlah dosen ilmu Pemerintahan, Prof. Dr. Ali Yusri, MS., Dra. Wan Asrida, M.Si., Dr. Wazni, S.IP., Sofyan Hadi, S.Sos., Fadhilatun Nisa, S.IP., M.IP.,”Ucap Prof Ali Yusri baru-baru ini, yang juga dikenal sebagai Guru besar Ilmu Politik pertama di Universitas Riau.
Program yang bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dosen Birokrasi Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNRI melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Kantor Camat Pinggir dengan tema Peningkatan Implementasi Good Governance dalam Kinerja Pelayanan Publik di Kantor Camat Pinggir Kabupaten Bengkalis, juga turut dihadiri oleh sejumlah ASN dilingkungan kantor Camat Pinggir.
Camat Pinggir Zama Rico Damanaharay, S.Sos., M.Si. dalam sambutannya menyambut gembira kehadiran Tim KJFD Birokrasi Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNRI untuk menambah wawasan Aparatur Pemerintah dalam pelayanan publik yang prima. Adapun peserta FGD dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah aparatur pemerintah kecamatan dan kelurah serta tokoh masyarakat di wilayah Kecamatan Pinggir.
Prof. Dr. Ali Yusri, MS. selaku Ketua Tim KJFD Birokrasi Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNRI dan pemateri dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa untuk mewujudkan good governance dilakukan reformasi birokrasi atau aparatur pemerintah. Unsur good governance harus dapat bersinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Tujuan reformasi birokrasi dengan membangun aparatur negara yang efisien, efektif dan produktif serta membebaskan aparatur negara dari praktek kolusi, korupsi dan nepotisme dan perbuatan tercela lainnya.
Sementara itu, Dra. Wan Asrida, M.Si. sebagai pemateri lainnya menyampaikan bahwa good governance dapat terealisasi dalam pelayanan publik dengan menegakkan nilai dasar dan etika ASN. Pameo yang menyatakan bahwa birokrasi yang terbangun dengan lambat, dipersulit dan perlu biaya tambahan harus dieliminir dengan pelayanan publik yang menunjukkan kinerja prima. Untuk itu, realisasi good governance dalam pelayanan publik mengelaborasi sistem manajemen ASN dari dimensi sistem pelembagaan/pengorganisasian, sistem manajemen kepegawaian, sistem ketatalaksanaan, sistem pengelolaan asset, sistem pengelolaan keuangan serta sistem pengawasan dan akuntabilitas.
Dengan penyegaran wawasan tersebut, peserta kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Kelompok Jabatan Fungsional Dosen Birokrasi Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNRI melalui FGD ini lebih bersemangat untuk melakukan pelayan publik yang lebih baik kepada masyarakat dengan tuntutan pelayanan yang cepat dan tepat.(rls)