PEKANBARU, Riautribune.com - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengadakan diseminasi Strategi Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Haji dan Sosialisasi BPIH 1443 H pada Ahad, 27 November 2022 di Pekanbaru.
Acara tersebut dihadiri Anggota Dewan Pengawas BPKH, Dr H M Dawud Arif
Khan SE, MSi.Ak, CPA, Anggota DPR RI Komisi VIII Drs H Achmad MSi, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Riau Drs Mahyuddin MA, Direktur Utama PT Bank Riau Kepri Syariah Dr Andi Buchari dan Perwakilan MUI Riau Dr Elfiandri MSi.
Pada kesempatan itu, Anggota Dewan Pengawas BPKH M Dawud Arif Khan menyebutkan jika diseminasi ini bertujuan untuk perkenalan, silaturahmi, dan sosialisasi yang diharapkan dapat ikut menyebarluaskan informasi tentang BPKH, khususnya tentang peran pengawasan terhadap keuangan haji.
"Diseminasi ini juga akan mendengarkan masukan dari masyarakat, tentang pengawasan keuangan haji. Kami sendiri memiliki kewenangan untuk mengelola dana haji sebagaimana isi kontrak para jamaah haji sejak melakukan setoran awal dana haji yang diserahkan ke negara, lalu diserahkan ke BPKH untuk dikelola," jelasnya hari ini di Pekanbaru.
Tahun ini, kata Dawud Arif, total biaya perjalanan satu calon haji yang berangkat ke Tanah Suci sebesar Rp 98 juta. Tapi, yang ditanggung calon haji hanya Rp.39 jutaan per orang.
"Sedangkan sisanya dibiaya BPKH berasal dari nilai manfaat pengelolaan dana haji. Manfaat dari pengelolaan dana haji ini akan dikembalikan kepada calon jamaah haji untuk mencukupi biaya perjalanan haji," jelas Heru.
Sementara itu Anggota DPR RI Komisi VIII Achmad menyebutkan kegiatan tersebut memberikan penjelasan kepada berbagai kompenen masyarakat, terutama strategi dan pengawasan serta pelaksanaan penerapan keuangan BPKH.
"BPKH ini merupakan lembaga resmi pemerintah khusus untuk mebgelola dana haji masyarakat. Kami DPR RI melakukan pengawasan terhadap dana yang mereka kelola baik secara internal maupun pengelolaan ekstranal," kata Achmad ditemui usai acara tersebut.
Dijelaskan Achmad, pengawasan yang dilakukan oleh pihaknya itu supaya uang nilai manfaat dari setoran haji masyarakat yang belum berangkat, bisa digunakan untuk kemaslahatan haji itu sendiri.
"Entah itu kesejahteraan untuk jemaah haji, peningkatan kualitas pelayanan dan diharapkan nilai manfaat betul-betul terasa manfaat bagi calon jemaah haji," tutur politisi Demokrat tersebut.
Disinggung mengenai masih adanya kendala mengenai haji Indonesia terkait pemondokan hingga transportasi, Achmad mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi dari pada yang dialami di tahun 2022 ini.
Mantan bupati Rokan Hulu (Rohul) dua periode itu menjelaskan, ada tiga kompenen terbesar dari penyelenggaraan haji ini, yakni transportasi, konsumsi dan tempat menginap. Kedepan, tiga komponen ini harus lebih baik lagi dan tidak ada permasalah lagi.
"Baik itu tidak harus mahal. Tapi pelayanan baik, kualitas baik dan harga terjangkau. Kedepan diharapkan masalah tiga komponen haji dievaluasi dan pelayanan haji kita semakin bagus," harap politisi Demokrat itu. (M. Iqbal)