BAGANSIAPIAPI, Riautribune.com - Pemerintah pada tahun 2022 ini kembali membuka penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru, kesehatan, dan umum.
Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Rohil dr Suratmin M.Ked, S.pA, mengatakan di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) masih banyak dokter yang berstatus sebagai pegawai honor. Jumlah dokter yang masih berstatus honor tersebut mencapai puluhan. IDI Rohil, kata Suratmin, sangat berharap puluhan para dokter yang masih honorer itu dapat diangkat menjadi PPPK pada tahun ini.
"Mereka ada yang sudah lebih dari lima tahun masih menghonor. Kita berharap pemerintah (dan pemerintah daerah) memprioritaskan mereka untuk masuk didalam prioritas pengangkatan PPPK," kata dr Suratmin M.Ked SpA, di halaman Kantor BPKAD Pemkab Rohil, Selasa (9/8/2022).
Dari penjelasan Suratmin, para dokter yang masih berstatus pegawai honor tersebut adalah dokter umum. Sementara dokter spesialis yang ada sudah berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Hanya ada dua dokter spesialis, sebut Suratmin, yakni dokter spesialis mata, dan dokter spesialis anastasia yang di kontrak (Pemda) dari rumah sakit lain.
"Jumlah dokter yang bekerja di pemerintahan (PNS dan honorer), serta yang bekerja disektor swasta ada 265 orang. Di RSUD dr Pratomo ada 14 orang dokter spesialis, selain itu juga ada dokter spesialis di rumah sakit swasta. Dokter spesialis yang honor tidak ada, sudah diangkat PNS. Hanya ada dokter (spesialis) mata dan dokter spesialis anastasia yang kontrak dari rumah sakit lain," terang Suratmin.
Dengan diangkat puluhan honorer dokter tersebut menjadi dokter PPPK, jelas Suratmin, diharapkan para dokter tersebut bisa lebih optimal dalam bekerja, dan lebih profesional, meski sudah dijamin bulanannya (honornya) oleh pemerintah darah.
Para dokter juga, sebut Suratmin, harus menjalankan tugas dan pengabdian sebagai tenaga medis, sembari memikirkan bagai mana perekonomian kelurga, dan sebagainya.
"Tahun lalu kita sudah ketemu dengan Pak Bupati, dan Pak Wabup Rohil untuk meminta agar dokter di titik beratkan dimasukkan kedalam prioritas penerimaan PPPK.Sehingga mereka bisa lebih optimal dalam bekerja dan lebih profesional," pungkas Suratmin. (Amran)