JAKARTA, Riautribune.com - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan seorang anggota TNI diperiksa Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL) karena diduga terlibat dalam pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ke Malaysia.
Ia menyebut, temuan itu didapatkan usai pihaknya melakukan investigasi sendiri lantaran tidak mendapat informasi dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
"Karena kami tidak dapat (informasi) di luar, maka kita cari di dalam sendiri. Kita kan memiliki perangkat intelijen dan sebagainya. Kemarin kita temukan ada anggota kita yang memiliki rumah yang dikontrakkan. Nah dia enggak tahu ternyata kontrakannya itu digunakan untuk tempat imigran gelap tersebut," kata Yudo usai upacara peringatan HUT ke-59 Korps Wanita TNI Angkatan Laut, di Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (5/1).
"Tetapi karena ini kelalaiannya dia, ya sekarang ini kita periksa di POMAL," imbuhnya.
Yudo menyatakan rumah yang dikontrakkan anggota itu adalah tempat tinggal pribadi. Pihaknya, kata dia, akan mendalami pengakuan anggota tersebut.
Ia memastikan bakal memberi hukuman jika anggota itu memang terlibat.
"Kita akan dalami dulu, bener apa kamu nggak tahu? Masa orang rumahnya dikontrak nggak tahu siapa yang ngontrak, terus digunakan ilegal masa kamu nggak tahu? Makanya ini masih didalami. Dan pasti, nanti, akan kita hukum. Entah hukumannya pidana atau disiplin, ya tentunya dari hasil pemeriksaannya POMAL," kata Yudo.
Sebelumnya, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menduga oknum TNI AL dan TNI AU terlibat membantu kegiatan tenaga kerja Indonesia (TKI) atau pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal ke Malaysia.
Fakta itu terkuak berdasarkan hasil investigasi tragedi tenggelamnya kapal yang menewaskan sejumlah TKI ilegal di lepas pantai Johor Baru, Malaysia.
"Adanya dugaan keterlibatan oknum TNI AL dan oknum TNI AU, yang memiliki peran masing-masing dalam membantu kegiatan pengiriman PMI ilegal," ujar Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengutip detikcom, Selasa (29/12/2021).
Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono meminta Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) terbuka soal dugaan prajurit TNI terlibat dalam pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ke Malaysia.
Yudo mengatakan informasi itu seharusnya diberikan kepada pihaknya agar bisa langsung ditindaklanjuti.
"Nah ini sesama aparat pemerintah tidak saling terbuka, ini kan susahnya gitu. Mereka ngomong begitu, kita tanya. Kita kirim orang kemarin, ada tiga orang kita kirim, baik Puspomal, dari Dispen, kemudian dari Lantamal kita cek siapa sih angkatan laut ini, namanya angkatan laut ini kan ada namanya, kesatuannya ada, jelas seragamnya ada, sebutkan saja kenapa mesti takut," kata Yudo usai upacara peringatan HUT ke-59 Korps Wanita TNI Angkatan Laut, Rabu (5/1).
Ia memastikan akan menindak jika memang benar ada prajurit TNI AL yang terlibat dalam kasus itu. Menurutnya hal itu pun sudah ditegaskan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.
Yudo pun meminta informasi disampaikan kepada pihaknya agar tidak ada kesan adanya instansi yang disalahkan dalam kasus tersebut.
"Saya harapkan ini masing-masing pemerintah bisa saling terbuka untuk evaluasi ke depan harus lebih baik, jangan sampai ada kejadian seperti itu lagi. Jangan sampai ketika terjadi seperti itu mencari-cari kambing hitam menyalah-nyalahkan TNI," katanya.
BP2MI sebelumnya menduga oknum TNI AL dan TNI AU terlibat membantu kegiatan tenaga kerja Indonesia (TKI) atau pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal ke Malaysia.
Fakta itu terkuak berdasarkan hasil investigasi tragedi tenggelamnya kapal yang menewaskan sejumlah TKI ilegal di lepas pantai Johor Baru, Malaysia.
"Adanya dugaan keterlibatan oknum TNI AL dan oknum TNI AU, yang memiliki peran masing-masing dalam membantu kegiatan pengiriman PMI ilegal," ujar Kepala BP2MI Benny Rhamdani pada Selasa (29/12/2021).