Inilah Mafia yang Terus Menggerogoti Istana Jokowi

JAKARTA-riautribune: Jaringan aktifis Pro Demokrasi (ProDem) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) membongkar dan menindak praktik mafia di kalangan Istana. ProDem merasa mafia tersebut kini semakin merajalela menggerogoti Istana Jokowi.

"Mereka semua itu hanya tipu muslihat dari kaum mafia neoliberal yang berlindung di balik tembok Istana Presiden Jokowi. Jadi, presiden harus segera bertindak dan membongkarnya," kata Sekjen ProDem, Satyo P di Jakarta, Kamis (10/3).

Dia berpendapat, para mafia tersebut menganut paham neoliberlisme. Dalam masalah perekonomian, mereka merupakan ancaman nyata dan akan segera memusnahkan peradaban manusia, khususnya Indonesia.

Hal ini, tambahnya, tak terlepas dari sejarah kegelapan peradaban manusia di masa lalu yang kini diadopsi dengan sedikit modifikasi oleh sekelompok orang. Tujuannya, mengulang sejarah gelap itu.

Paham ini, lanjut Satyo, akan menyebabkan kehidupan manusia yang tak akan lagi menghormati kebersamaan, gotong royong, tepo seliro dan keadilan. Sekaligus menghapus prinsip-prinsip bahwa sesungguhnya manusia itu adalah makhluk sosial.

Mereka, lanjut Setyo, telah membajak tujuan politik presiden, meracuni lingkungan istana, termasuk memastikan keberadaan mereka di kabinet. Istana pun terbelah antara Istana Presiden dan Istana Wakil Presiden.

"Sudirman Said, Rini Soemarno, Teten Masduki serta Johan Budi dan juga beberapa Menteri berkapasitas 'follower' melakonkan diri sebagai produsen sekaligus alat peluncur program-program neoliberalisme di Pemerintahan Trisakti Presiden Jokowi. Sementara pengatur serangan bersumber dari Istana Merdeka Selatan, Konsultan Tridaya Advisory dan Komisaris Utama PLN, Kuntoro Mangkusubroto," urainya.

"Kombinasi serangan mereka memang kreatif sambil menggunakan tangan tangan media mainstream serta didukung oleh data kajian manipulatif yang mampu menghipnotis dan menyihir banyak orang dan memang mereka mempeunyai agenda tersembunyi yaitu mengendalikan sepenuhnya dan memastikan ketergantungan ekonomi bangsa ini setelah itu merubah prinsip-prinsip kehidupan dan tujuan negara."(rmol/rt)