JAKARTA, Riautribune.com - Setelah ditunda beberapa kali akibat pandemi Covid-19, akhirnya Musyawarah Nasional (Munas) ke-14 Perhimpunan Hubungan Masyarakat (Perhumas) digelar pada 16 Desembar 2021. Gelaran Munas ini merupakan rangkaian dari Konvensi Nasional Humas (KNH) 2021 yang dilaksanakan secara hybrid dan menjadi momentum penting memantapkan gerak laju organisasi di masa pandemi dan menuju setengah abad (50 tahun) berdirinya Perhumas pada 2022 mendatang.
Ketua Panitia Munas ke-14 Perhumas Heri Rakhmadi mengungkapkan, walau selama pandemi berbagai tantangan menghadang, tetapi tidak boleh menyurutkan apalagi mengendurkan gerak laju Perhumas sebagai sebuah organisasi.
“Terlebih Perhumas punya visi besar membangun citra dan reputasi Indonesia di mata masyarakat Indonesia dan dunia Internasional. Di masa pandemi ini justru Perhumas dituntut agar memberikan kontribusi nyata dalam membantu Pemerintah dan masyarakat terutama dari sisi keahliannya yaitu komunikasi publik,” ujar Heri Rakhmadi.
Menurut Heri, pandemi ini memberi ruang dan waktu bagi Perhumas untuk memantapkan kembali geliat dan gerak laju organisasi di tengah pandemi dan menguatkan pondasi menuju 50 tahun Perhumas pada 2022 mendatang.
“Selain memformulasikan kembali AD/ART dan pedoman organisasi, pada Munas kali, Perhumas memantapkan tiga strategi utama yang dituangkan dalam Garis-garis Besar Haluan Organisasi yaitu pengembangan organisasi dan kerjasama, pengembangan kompetensi insan kehumasan, dan Membangun citra dan reputasi Indonesia,” ujar Heri Rakhmadi. Selain itu, pada Munas kali ini juga beragendakan pembahasan program kerja pengurus masa bakti 2017-2021 dan agenda pemilihan ketua umum masa bakti 2021-2025.
Sementara itu, Ketua Umum Perhumas Indonesia, Agung Laksamana berharap bahwa Munas ini dapat berjalan dengan baik. Ditambah dengan tema KNH 2021 ini “Semangat Resiliensi dan Optimisme untuk Indonesia Tumbuh” bisa mendorong Humas untuk kreatif, inovatif dan optimis bahwa Humas bisa memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan organisasi.
“Arahan, ide, kontribusi para humas sangat diperlukan untuk membangun ekosistem dan komunikasi publik ke depan,” tutur Agung.
Sebagai informasi, Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia atau Perhumas adalah organisasi profesi para praktisi Humas dan Komunikasi Indonesia yang didirikan pada tanggal 15 Desember 1972. Perhumas didirikan para tokoh nasional antara lain Alwi Dahlan (Mantan Menteri Penerangan), Feisal Tamin (Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara), Nana Sutresna (Mantan Dubes (Duta Besar dan Utusan Tetap RI untuk PBB), Wardiman Djojonegoro (Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) beserta tokoh lain yang berasal dari praktisi PR dari Pemerintahan, swasta dan Perguruan Tinggi.
Sementara tujuan didirikan Perhumas adalah Menghimpun para profesi hubungan masyarakat (public relations) dan akademisi bidang komunikasi dalam sebuah wadah organisasi profesi; Menegakkan Kode Etik Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia disingkat Kode Etik PERHUMAS; Meningkatkan kompetensi, kemampuan dan keterampilan para profesional hubungan masyarakat di Indonesia; Memperluas, memperdalam ilmu dan pengetahuan mengenai hubungan masyarakat; Meningkatkan kontak dan pertukaran pengalaman di antara para anggotanya; Menyelenggarakan hubungan dengan organisasi-organisasi yang serumpun dengan bidang hubungan masyarakat dan atau komunikasi di dalam dan luar negeri.**