Merasa Tak Terima Bantuan, KNPI Lapor Duguaan Korupsi Bansos ke Kejari

Dibaca: 89601 kali  Kamis, 17 September 2015 | 13:14:36 WIB
Merasa Tak Terima Bantuan, KNPI Lapor Duguaan Korupsi Bansos ke Kejari
Ket Foto : Ketua DPD KNPI Inhu, Supri Handayani melaporkan dugaan korupsi ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Rengat.(internet)

RENGAT-riautribune: Merasa tidak pernah menerima bantuan dana dari Pemkab Inhu selama tahun 2014-2015, namun dalam temuan BPKP ada pencairan dana untuk Pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Indragiri Hulu (Inhu), menjadi dasar pelaporan dugaan kasus korupsi ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Rengat.

Secara resmi Kamis (17/9) KNPI melaporkan kasus dugaan korupsi bantuan sosial ke Kejari Rengat dipimpin langsung Ketua DPD KNPI Inhu, Supri Handayani. Menurut Supri, dalam hal ini yang menjadi laporan adalah soal dugaan korupsi dana hibah KNPI tahun 2014 dan tahun 2015.

Pengaduan ini, dijelaskan Supri, bermula dari adanya temuan BPKP Perwakilan Riau terhadap sejumlah pencairan dana hibah dan bansos pada tahun 2014 dan 2015. "Pada laporan itu disebutkan bahwa pada tahun 2014 KNPI Inhu menerima bantuan dana hibah sebesar Rp75 juta dari Pemkab Inhu, namun faktanya kita tidak pernah menerima dana hibah tersebut. Lalu kepada siapa dicairkan dana hibah itu," ucap Supri Handayani, Kamis (17/9).

Malah, tambah Supri, masih terdapat sejumlah item lain yang menjadi dasar pengaduan dugaan korupsi yang terjadi di Pemkab Inhu. "Saat ini, pengurus KNPI Inhu tengah melakukan pertemuan dengan Kasi Pidsus Kejari Rengat untuk mengadukan dugaan korupsi tersebut," tegas Supri. (ops)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Hukrim" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.