pilihan +INDEKS
Penghapusan Syarat Capres Langkah Mundur Demokrasi
JAKARTA - riautribune : Wacana penghapusan ambang batas presidential threshold (PT) menjadi nol persen dalam Rancangan Undang- Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu, merupakan langkah mundur dalam berdemokrasi.
Demikian ditegaskan Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Syarif Hasan pada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin. Menurutnya, untuk meningkatkan kualitas calon pemimpin, justru angka PT harus ditingkatkan secara bertahap.
"Loh, parliamentary threshold saja ada, presidential threshold kok tidak ada. Kalau ditiadakan itu justru langkah mundur. Justru harus ditingkatkan supaya calon presiden itu betul-betul berkualitas," kata Syarif.
Terkait berapa angka ideal untuk PT, kata dia, harus dibicarakan bersama-sama. Bahkan, partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono ini menilai ambang batas yang ada sekarang sudah bagus. "Saya pikir dengan 25 persen (kursi parlemen) sudah cukup bagus. Pada dasarnya kami tidak terlalu menginginkan diperketat, tetapi kualitas juga memang harus ada. Kalau diturunkan, kita langkah mundur. Kalau dinaikkan, apa iya?" ujar bekas Menteri Koperasi dan UKM ini.
Hal sama juga ditegaskan Ketua DPP Partai Golkar Zainuddin Amali. Menurutnya, angka PTharus ada. "Golkar tetap harus ada (presidential threshold) ya," tegasnya.
Berbeda dengan Demokrat, Zainuddin tidak menyarankan berapa angka yang pas untuk PT di pemilu mendatang. Bahkan, dia sepakat dan setuju dengan apa yang diusulkan oleh pemerintah. "Kita ikut saja dengan apa yang diusulkan pemerintah," katanya.
Selain soal angka presidential threshold, Partai Golkar mengusulkan ambang batas parlemen atau parlementary threshold yang sebelumnya hanya 3,5 persen dinaikkan hingga di atas 7 persen. "Usulan Golkar di atas 7 persen. Itu kan yang umum jadi saya tahu. Tapi rinciannya sudah berapa fraksi saya enggak tahu," katanya.
Usulan tersebut sudah dimasukkan dalam daftar inventaris masalah (DIM) usulan Golkar untuk RUU Penyelenggaraan Pemilu yang baru. "Kita sejak tanggal 9 Januari sudah siap. Sudah diserahkan," bebernya.
Sekjen DPP Partai Golkar, drus Marham menilai, ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold merupakan instrumen penting dalam memastikan dukungan kepada pemerintahan yang sah. Untuk itu, dia tak sependapat dengan usulan peniadaan presidential threshold di dalam pembahasan RUU Pemilu.
"Pengalaman selama ini, kalau misalkan ada presiden yang terpilih dan dukungannya dari parlemen tidak kuat, maka pasti menjadi masalah dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan," katanya
Idrus menambahkan, dalam daftar inventarisasi masalah RUU Pemilu yang diserahkan Golkar, besaran presentase yang diusulkan sesuai dengan usulan pemerintah. Pemerintah sebelumnya mengusulkan partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan calon presiden apabila memiliki minimal 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu legislatif sebelumnya.
Dari hasil komunikasi disepakati presidential threshold tetap ada.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo belum bersedia menanggapi usulan penghapusan syarat capres. Menurutnya, setiap usulan terkait pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu, masih akan dibahas lebih lanjut di DPR.
"Prinsipnya menunggu dulu, kami tidak mau mengambil keputusan dulu. Bahwa aturan yang sudah baik itu yang sebaiknya diteruskan. Aturan yang perlu disempurnakan, disempurnakan," ujar Tjahjo di Gedung Kementerian Dalam Negeri, kemarin.
Bekas Sekjen DPP PDIP ini menjelaskan, pemahaman disempurnakan tidak berarti harusmengubah aturan yang ada. Menurutnya, yang terpentingkualitas pemilihan legislatif serentak dan kualitas pemilihan presiden menjadi lebih baik.(rmol)
Berita Lainnya +INDEKS
Gelas Kertas Ramah Lingkungan dari Indonesia Dukung Ajang Lari Internasional Bergengsi The RunCzech
JAKARTA, Riautribune.com - Dalam upaya mendukung pengurangan sampah plastik baik secara nasional .
Dubes Iran Terima Kunjungan Pengurus JMSI Pusat
JAKARTA, Riautribune.com - Duta Besar (Dubes) Republik Islam Iran, Mohammad Boroujerdi menerima k.
HUT Ke-4 JMSI akan Berikan Penghargaan untuk Sejumlah Tokoh Nasional dan Daerah
JAKARTA, Riautribune.com — Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) akan memberikan penghargaan un.
MoU PWI Pusat- Universitas Mercu Buana Meningkatkan Literasi Digital dan Memerangi Hoax
JAKARTA, Riautribune.com - PWI Pusat dan Universitas Mercu Buana sepakat menjalin kerja.
KSP Sebut Pencabutan Label Halal Produk Perusahaan Pendukung Israel Tak Punya Dasar Hukum
JAKARTA, Riautribune.com - Kantor Staf Presiden (KSP) Joko Widodo merespons pernyataan Maje.
Merasa Bingung Soal Keputusan MK, Saldi Isra Malah Dilaporkan ke Majelis Kehormatan
JAKARTA, Riautribune.com - Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra dilaporkan ke Majelis .