pilihan +INDEKS
Sekda Buka Bimtek Penyusunan SOP
BENGKALIS-riautribune: Salah satu aspek penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, efektif dan efisien adalah dengan menerapkan standar operasional prosedur (SOP) pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan. “SOP merupakan pedoman atau acuan melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi. Dengan adanya SOP akan mewujudkan birokrasi yang profesional dalam menjalankan tugasnya,” ungkap Sekda Bengkalis, Burhanuddin saat membuka Bimtek Penyusunan SOP di Wisma Sedaro Kito Bengkalis, Senin (24/08/2015).
Burhanuddin menyambut baik penyelenggaraan bimbingan teknik penyusunan standar operasional prosedur. Kegiatan ini sebagai langkah mewujudkan penyelenggaraan pelayanan pemerintah yang prima. Mengingat saat ini masih banyaknya anggapan bahwa proses penyelenggaraan pelayanan pemerintah yang cenderung birokratis dan kurang effisien.
Lebih lanjut Burhanuddin mengatakan, standar operasional prosedur merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif, dan prosudural sesuai dengan tata kerja, prosudur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Tujuan standar operasional prosedur adalah menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintah untuk mewujudkan good governance.
Di samping itu, standar operasional prosedur juga merupakan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator indikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.
"Keberadaan SOP memiliki peran penting dalam pengelolaan suatu organisasi, guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. SOP diperlukan tidak saja dalam rangka meningkatkan effisiensi dan efektifitas, tetapi juga dalam rangka mendukung implementasi standar pelayanan yang telah ditetapkan,” tandas Sekda.
Standar operasional prosedur tidak saja bersifat internal tetapi juga eksternal, karena sop selain digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik berkaitan dengan ketepatan program dan waktu. Selain itu, SOP berkaitan responsibilitas masyarakat. Untuk itu, setiap satuan unit kerja harus memiliki standar operasional prosedur sebagai acuan dalam bertindak, agar akuntabilitas kinerja dapat dievaluasi dan terukur.
“Saya berharap dengan adanya penyusunan standar opersional prosedur, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dan memperbaiki citra pemerintah di mata masyarakat, kepuasan dan kepercayaan masyarakat akan dapat terwujud,” tukas Burhanuddin. (afa)
Berita Lainnya +INDEKS
Demokrat Siapkan Dua Nama untuk Pilkada Inhil, Sulastri dan Syamsudin Uti
PEKANBARU, Riautribune. com - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak bakal dilaks.
PT KAS Kembali Bantu Perbaikan Jalan Lintas Selatan Batang Cinaku
Batang Cenaku, Riautribune.com - Ruas jalan lintas selatan (Jalinsel) di Kecamatan Batang Cenaku .
Ikhtiar PHR Dukung Sektor Pendidikan Riau Ciptakan Generasi Emas Berdaya Saing
PEKANBARU, Riau Tribune. com – Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh pada 2 Mei 2024 .
MD KAHMI Pelalawan Gelar Halal Bihalal dan Diskusi Publik Bahas Masalah Pilkada
PELALAWAN, Riautribune.com - Majelis Daerah KAHMI (MD KAHMI) Kabupaten Pelalawan menggelar giat H.
Besok Balon Gubri Edy Natar Akan Serahkan Formulir Serentak ke Semua Partai
PEKANBARU, Riautribune.com- Setelah PKB, Demokrat, PDIP dan Nasdem, hari ini Rabu (1/5) Bakal Cal.
Ribuan Siswa Serbu Pameran Hardiknas Pelalawan
PELALAWAN-Ribuan pelajar dan wali murid mendatangi stand pameran Hari Pendidikan Nasional tingkat.