pilihan +INDEKS
Akhirnya KPU Tetapkan Ide-Sua Sebagai Kandidat Pilkada Pekanbaru
PEKANBARU - riautribune : Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru akhirnya menetapkan Dastrayani Bibra-Said Usman Abdullah (IDE-SUA), sebagai pasangan calon untuk pemilihan pemilihan wali kota setempat dalam pleno penetapan calon menindaklanjuti keputusan Panitia Pengawas Pemilu.
"Pada hari ini, Senin (7/11), KPU Kota Pekanbaru menetapkan Dastrayani Bibra-Said Usman Abdullah telah memenuhi syarat untuk maju sebagai paslon Walikota-Wakil Walikota Pekanbaru," kata Ketua KPU Pekanbaru, Amiruddin Sijaya di Pekanbaru, Senin.
Setelah pembacaan hasil putusan penetapan paslon, KPU juga langsung juga memutuskan paslon IDE-SUA mendapatkan nomor urut lima dalam Pilwako 2017. Hal itu karena dalam penetapan calin 24 Oktober lalu empat pasangan telah mengambil nomor urut terlebih dahulu.
Sebelumnya KPU Pekanbaru tidak menetapkan pasangan tersebut sebagai calin karena Said Usman Abdullah dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan karena dianggap disabilitas. Lalu tim paslon yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan itu mengajukan permohonan sengketa Pilkada ke Panwaslu Pekanbaru.
Akhirnya pada Sabtu (5/11) Panwaslu Kota Pekanbaru menetapkan bapaslon IDE-SUA ditetapkan memenuhi syarat untuk maju ke Pilwako 2017-2022. Hal itu diputuskan setelah melalui sidang enam kali dalam waktu delapan hari.
"Membatalkan keputusan KPU Kota Pekanbaru sepanjang mengenai Dastrayani Bibra dan Said Usman Abdullah. Menerbitkan keputusan KPU Pekanbaru tentang penetapan pasangan dastrayani bibra dan Said Usman Abdullah memenuhi syarat. Memerintahkan KPU Pekanbaru untuk melaksanakan keputusan ini," kata Ketua Panwaslu Pekanbaru, Indra Khalid Nasution saat membacakan putusan sidang.
Indra mengatakan bahwa dalam kesimpulan keputusan dokter mengenai Said Usman, tidak ditemukan kalimat tegas yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi syarat atau tidak. Antara keputusan dokter dan KPU yang menyatakan Said tidak memenuhi syarat ada ruang penafsiran subjektivitas.
Kebijakan KPU, lanjutnya, tidak boleh menciptakan sebuah ketidakadilan dan mencabut hak konstitusional warga negara. Hal itu karena Said Usman diputuskan tidak memenuhi syarat bahkan sebelum tahapan penetapan calon.
Bahkan Undang-Undang disabilitas juga menyebutkan penyandang disabilitas punya hak yang sama untuk menjadi pejabat publik dipilih maupun dipilih. Dalam buku petunjuk teknis Ikatan Dokter Indonesia, pengertian disabilitas tidak bisa terlepas dari UU DIsabilitas.(antr)
Berita Lainnya +INDEKS
Besok Balon Gubri Edy Natar Akan Serahkan Formulir Serentak ke Semua Partai
PEKANBARU, Riautribune.com- Setelah PKB, Demokrat, PDIP dan Nasdem, hari ini Rabu (1/5) Bakal Cal.
Ribuan Siswa Serbu Pameran Hardiknas Pelalawan
PELALAWAN-Ribuan pelajar dan wali murid mendatangi stand pameran Hari Pendidikan Nasional tingkat.
Majalah Bahana Mahasiswa Unri Raih Gold Winner SPS Award 2024
JAKARTA, Riauteibune.com - Malam Anugerah SPS Award (Serikat Perusahaan Pers) kembali dihelat. Ta.
Ikuti Pelatihan Operator Ekskavator Wanita, Lilis: Membuka Wawasan soal Kesetaraan Gender
SEBAGAI peserta training, Lilis (19) tampak serius mendengarkan penjelasan instruktur di hadapann.
Meriahkan HUT Hardiknas, Disdikbud Pelalawan Gelar Pameran Pendidikan
PELALAWAN, Riautribune.com - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan menggelar Pamera.
DPP PKB Undang Cagub Nasarudin Ta'aruf Dengan Ketum PKB
PELALAWAN, Riautribune.com - Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) secara resm.