pilihan +INDEKS
Ketum PBNU: Polri Jangan Sampai Politisasi Kasus Ahok
JAKARTA - riautribune : Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj kembali mengingatkan jangan sampai ada aksi main hakim sendiri dalam menanggapi kasus penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama.
Dia juga menegaskan tak boleh ada intervensi pihak luar kepada Polri dalam menangani perkara tersebut. "Menurut saya, proses hukum berjalan. Ya, kita maafkan. Intinya jangan main hakim sendiri," ucap Said dikonfirmasi wartawan kemarin.
Dia menjelaskan, tidak ada pihak lain yang menghukum Ahok selain aparat penegak hukum.
"Sesuai hukum saja, ditanyai maksudnya apa, tujuannya apa, salahnya apa. Kita harus percaya sama proses hukum, enggak boleh macam-macam biarkan polisi bekerja," timpal dia.
Polri pun kata dia, jangan mempolitisasi perkara Ahok. Apalagi jadi tunggangan politik. "Salah ya salah, kasih hukumannya. Kalau enggak salah ya bebas saja," ucap dia.
Permintaan maaf Ahok juga, kata Said, dia sebagai umat muslim telah memaafkan. Tapi dia tetap menyerahkan segala proses hukum ke polisi.
Ahok diketahui dipolisikan ke Bareskrim oleh sejumlah pihak. Dia diduga melakukan penitsaan agama atas ucapannya tentang Surah Al Maidah ayat 51. Pemeriksaan juga telah dilakukan ke sejumlah anak buah Ahok. Salah satunya adalah staf Ahok.(rmol)
Berita Lainnya +INDEKS
Gelas Kertas Ramah Lingkungan dari Indonesia Dukung Ajang Lari Internasional Bergengsi The RunCzech
JAKARTA, Riautribune.com - Dalam upaya mendukung pengurangan sampah plastik baik secara nasional .
Dubes Iran Terima Kunjungan Pengurus JMSI Pusat
JAKARTA, Riautribune.com - Duta Besar (Dubes) Republik Islam Iran, Mohammad Boroujerdi menerima k.
HUT Ke-4 JMSI akan Berikan Penghargaan untuk Sejumlah Tokoh Nasional dan Daerah
JAKARTA, Riautribune.com — Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) akan memberikan penghargaan un.
MoU PWI Pusat- Universitas Mercu Buana Meningkatkan Literasi Digital dan Memerangi Hoax
JAKARTA, Riautribune.com - PWI Pusat dan Universitas Mercu Buana sepakat menjalin kerja.
KSP Sebut Pencabutan Label Halal Produk Perusahaan Pendukung Israel Tak Punya Dasar Hukum
JAKARTA, Riautribune.com - Kantor Staf Presiden (KSP) Joko Widodo merespons pernyataan Maje.
Merasa Bingung Soal Keputusan MK, Saldi Isra Malah Dilaporkan ke Majelis Kehormatan
JAKARTA, Riautribune.com - Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra dilaporkan ke Majelis .